Kabar Netizen Terkini – Pada tanggal 8 April 2025, sekitar 60 anggota dari kelompok Gerakan Aksi Sosial Kemasyarakatan Indonesia (GASKIN) dan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) menggelar aksi di depan Kantor Walikota Depok untuk mendukung revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Aksi ini dipimpin oleh Ketua HIPAKAD Kota Depok, Ibu Atikah Ekawati, BSc.
Menurut Ibu Atikah, kegiatan ini merupakan bagian dari program tahunan HIPAKAD yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan nasional. Beliau menekankan pentingnya revisi UU TNI dalam memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung proses demokrasi di Indonesia.
Sebelumnya, revisi UU TNI telah menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Beberapa waktu lalu, ratusan mahasiswa, dosen, dan aktivis dari berbagai universitas di Yogyakarta menggelar aksi menolak revisi tersebut, dengan alasan bahwa revisi tersebut dapat mencoreng nilai-nilai demokrasi dan menghidupkan kembali dwifungsi militer yang pernah diterapkan di masa lalu.
Di sisi lain, kelompok seperti GASKIN dan HIPAKAD menilai bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menyesuaikan peran TNI dengan dinamika ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Mereka berpendapat bahwa TNI harus memiliki fleksibilitas dan kewenangan yang memadai untuk menghadapi berbagai situasi yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional.
Aksi di Depok ini berlangsung dengan tertib dan damai. Para peserta membawa spanduk dan poster yang berisi dukungan terhadap revisi UU TNI serta harapan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan revisi tersebut. Mereka juga menyampaikan aspirasi mereka kepada perwakilan dari Kantor Walikota Depok, yang berjanji akan meneruskan pesan tersebut kepada pihak-pihak terkait di tingkat nasional.
Perdebatan mengenai revisi UU TNI menunjukkan adanya dinamika dalam proses demokratisasi di Indonesia. Berbagai pandangan dan aspirasi dari masyarakat mencerminkan partisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan.