Banten – 15 Juni 2025
Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat pesisir akibat dampak proyek besar seperti PIK-2, sebuah gerakan kultural dari Banten mulai menunjukkan konsolidasi yang kuat. Persatuan Pendekar Macan Kulon Indonesia (PPMKI), sebuah organisasi berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan budaya jawara Banten, tengah memperkuat barisan untuk menjadi kekuatan sosial yang militan dan terorganisir.
Organisasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat Banten ini menegaskan jati dirinya: tidak boleh dikendalikan oleh pihak luar Banten. Dalam pernyataan resminya, PPMKI menyebut akan membentuk 151 cabang di seluruh kecamatan yang tersebar di 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten. Setiap cabang akan menjadi basis pendidikan karakter dan mental, agar anggotanya siap menghadapi berbagai tekanan yang muncul dalam perjuangan rakyat.
“Kami bukan hanya perkumpulan, kami adalah perisai masyarakat. Macan Kulon akan menjadi benteng budaya, sejarah, dan kehormatan warga Banten,” ujar KH. Hafidin S.Ag, pembina PPMKI sekaligus Panglima Brigade dalam struktur Kerabat Semesta Banten (KSB).
Sebagai mitra KSB, Pendekar Macan Kulon menegaskan kesiapannya menjadi garda depan saat perjuangan rakyat dibutuhkan. KSB sendiri dikenal sebagai wadah perjuangan masyarakat dalam menghadapi ketimpangan sosial dan konflik agraria, termasuk dalam isu reklamasi PIK-2 yang hingga kini menuai penolakan luas.
PPMKI juga menyatakan keterkaitannya dengan dukungan terhadap Kesultanan Banten, sebagai bentuk upaya merawat identitas sejarah lokal. Setiap kegiatan organisasi akan dilengkapi administrasi resmi dan dijalankan secara sah, tanpa meninggalkan akar kultural dan spirit perjuangan masyarakat Banten.
Identitas, Bukan Sekadar Tanah
Pendekar Macan Kulon bukan sekadar organisasi bela diri. Keberadaannya mencerminkan gerakan sosial-kultural yang sedang membangun kekuatan massa berbasis nilai-nilai lokal. Dengan struktur yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan, organisasi ini memiliki potensi signifikan dalam membentuk opini dan mengintervensi kebijakan yang merugikan rakyat.
Pembentukan struktur hingga akar rumput tidak hanya sebagai langkah formal. Ia adalah persiapan untuk menghidupkan kekuatan rakyat—yang tak hanya melawan atas nama hak milik, tapi juga atas nama harga diri dan keberlanjutan sejarah.
Dalam konteks penolakan terhadap proyek reklamasi PIK-2, pendekatan PPMKI bukan sekadar agraria. Ini adalah perlawanan terhadap penghapusan identitas pesisir yang selama ini diwariskan turun-temurun. Sebab, bagi mereka, tanah adalah bagian dari marwah, bukan sekadar komoditas.
Redaksi mencatat bahwa bangkitnya organisasi seperti Pendekar Macan Kulon menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Banten kini semakin terstruktur dan berakar kuat. Dan di balik gerakan ini, berdiri kesadaran bahwa sejarah, budaya, dan tanah adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dari perjuangan keadilan.