Jakarta — Kongres VII Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada 8–10 Februari 2026, diwarnai friksi internal yang kian terbuka. Ketegangan antar elite organisasi mencuat setelah kubu H. Abdul Bais melakukan walk out dari ruang sidang dan menyatakan tidak mengakui pelaksanaan maupun keputusan kongres.
FSPMI merupakan salah satu serikat buruh afiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan basis massa besar dan tingkat militansi tinggi. Posisi strategis tersebut membuat dinamika internal FSPMI dinilai berpengaruh langsung terhadap arah gerakan buruh nasional.
Dua Kandidat, Satu Kongres yang Dipersoalkan
Kongres VII FSPMI diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah. Dalam forum tersebut, terdapat dua kandidat Presiden FSPMI: Suparno, yang disebut-sebut mendapat dukungan dari Said Iqbal, dan H. Abdul Bais, yang memiliki dukungan kuat dari sektor elektronik serta basis massa dan modal yang signifikan.
Ketegangan memuncak saat proses pengambilan keputusan dan mekanisme pemilihan dipersoalkan oleh kubu H. Abdul Bais. Mereka menilai pimpinan kongres bersikap tidak netral, terutama karena dukungan terbuka Said Iqbal kepada salah satu kandidat.
“Yang dipersoalkan bukan hanya siapa yang menang, tapi bagaimana prosesnya dijalankan,” ujar salah satu peserta kongres yang enggan disebutkan namanya.
Mekanisme Pemilihan Jadi Sorotan
Salah satu keberatan utama kubu H. Abdul Bais adalah mekanisme penghitungan suara yang hanya didasarkan pada suara Ketua PUK, bukan akumulasi suara keseluruhan anggota. Menurut mereka, skema tersebut tidak merepresentasikan aspirasi basis buruh secara utuh dan mencederai prinsip demokrasi internal organisasi.
Akibatnya, perwakilan sektor elektronik dan sejumlah PUK pendukung H. Abdul Bais memilih keluar dari forum sidang sebagai bentuk protes terbuka. Hingga kongres berakhir, kelompok ini masih menyatakan tidak mengakui hasil dan legitimasi keputusan kongres.
Dampak terhadap Soliditas Organisasi
Pengamat perburuhan menilai friksi yang terjadi mencerminkan ketegangan lama antara kepemimpinan konfederasi dan sebagian basis federasi. Konflik ini berpotensi memengaruhi soliditas FSPMI, terutama menjelang agenda strategis ketenagakerjaan nasional sepanjang 2026.
“Jika tidak segera dikelola melalui mekanisme organisasi yang inklusif, perbedaan ini bisa berkembang menjadi polarisasi berkepanjangan,” ujar seorang akademisi hubungan industrial di Jakarta.
Kongres Berakhir, Dinamika Berlanjut
Hingga Selasa (10/2/2026), sidang-sidang internal FSPMI masih berlangsung untuk merampungkan agenda kongres. Namun, dinamika yang muncul menandai bahwa Kongres VII FSPMI bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan juga ujian bagi ketahanan demokrasi internal salah satu serikat buruh terbesar di Indonesia.
Bagaimana konflik ini diselesaikan akan menentukan arah FSPMI ke depan—apakah mampu kembali menyatukan basisnya, atau justru menghadapi fragmentasi yang berimplikasi luas terhadap peta gerakan buruh nasional.