Jakarta — Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) resmi membuka Kongres VII dan Musyawarah Nasional (Munas) 2026 di Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (8/2/2026). Mengusung tema “27 Tahun Bangga Bersama FSPMI”, agenda lima tahunan ini menjadi ajang konsolidasi strategis buruh metal di tengah dinamika ketenagakerjaan nasional dan tekanan ekonomi global.
Pembukaan kongres dihadiri jajaran pimpinan FSPMI dari seluruh Indonesia, tokoh serikat buruh internasional, serta Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Hingga berita ini diturunkan, rangkaian sidang internal FSPMI masih berlangsung dan dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/2/2026).
Sorotan Internasional: Kritik Sistem Ekonomi Global
Perwakilan serikat buruh dunia dari IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, menyoroti sistem ekonomi global yang dinilai belum berpihak pada pekerja. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kerap hanya menguntungkan segelintir elite, sementara buruh dan generasi muda semakin terpinggirkan.
“Tanpa serikat pekerja yang kuat dan keterlibatan langsung kaum buruh, keadilan sosial tidak akan pernah terwujud. Kritik adalah napas demokrasi,” tegas Özkan, sembari memuji solidaritas dan keberagaman internal FSPMI sebagai contoh bagi gerakan buruh dunia.
Nada serupa disampaikan Apolinar Tolentino dari Building and Wood Workers’ International (BWI) yang mengangkat situasi buruh di Myanmar dan Hong Kong. Ia menyerukan solidaritas internasional untuk menekan rezim represif serta mendorong Kongres FSPMI mengeluarkan sikap resmi mendukung pembebasan aktivis buruh Hong Kong, Lee Cheuk Yan.
Kerja Sama Global dan Tantangan Regulasi
Presiden Finnish Industrial Union, Riku Aalto, menekankan hubungan panjang lebih dari 20 tahun antara serikat buruh Finlandia dan FSPMI. Ia membandingkan tantangan buruh Indonesia dengan Eropa, khususnya terkait kebijakan deregulasi ketenagakerjaan dan Undang-Undang Omnibus Law.
Sementara itu, Akihiro Kaneko dari Japan Council of Metalworkers (JCM) menegaskan bahwa perjuangan buruh Indonesia berdampak langsung pada buruh Jepang, khususnya di sektor manufaktur dan otomotif. Ia menegaskan komitmen JCM untuk mengawasi praktik hubungan industrial perusahaan Jepang di Indonesia agar tetap menghormati hak pekerja.
Nada Konfrontatif dari Pimpinan Buruh Nasional
Dalam sambutannya, Said Iqbal kembali mengangkat sejarah mogok nasional dan perlawanan terhadap kebijakan ketenagakerjaan, termasuk Omnibus Law. Ia menyebut Kongres FSPMI 2026 sebagai momentum menentukan arah perjuangan menjelang pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026.
Iqbal juga menyinggung pernyataan Presiden RI terkait aksi demonstrasi buruh, yang menurutnya akan dijawab dengan pembuktian bahwa gerakan buruh bukan aktor perusuh atau kepentingan asing, melainkan memiliki agenda perjuangan yang jelas.
“Kita boleh berbeda pendapat, tapi ketika pemimpin sudah terpilih, organisasi harus satu suara,” ujarnya di hadapan peserta kongres.
Konsolidasi Menuju Keputusan Strategis
Presiden FSPMI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Riden Hatam Aziz, menegaskan bahwa Kongres VII bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum meneguhkan militansi, kemandirian, dan persatuan organisasi. Ia berharap kongres menghasilkan keputusan strategis untuk memperkuat peran FSPMI sebagai kekuatan utama perjuangan buruh metal Indonesia.
Dengan menguatnya isu solidaritas internasional, kritik terhadap sistem ekonomi, serta penegasan sikap menghadapi agenda legislasi ketenagakerjaan, Kongres VII FSPMI diproyeksikan menjadi titik penting dalam peta gerakan buruh nasional tahun 2026.