Jakarta, 16 Oktober 2025 — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, dinamika politik kampus kembali menghangat. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menggelar Konsolidasi Nasional Gerakan Mahasiswa secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Rabu (16/10).
Kegiatan ini diikuti sekitar 75 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Di antaranya Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Halu Oleo, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Mataram, hingga Universitas Teknologi Sumbawa.
Konsolidasi tersebut dipimpin oleh M. Ikram, Ketua BEM SI Kerakyatan asal Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh, yang menegaskan bahwa agenda utama forum ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Kami menilai masih banyak pelanggaran demokrasi, penangkapan terhadap aktivis, serta kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Gerakan mahasiswa harus mengambil sikap,” ujar Ikram dalam forum tersebut.
Isu MBG Jadi Sorotan Tajam
Salah satu topik yang paling banyak menuai kritik dari para peserta adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) — salah satu program unggulan pemerintah.
Para mahasiswa menilai program tersebut belum siap secara teknis, dengan banyak laporan keracunan akibat standar operasional yang tidak jelas, minimnya ahli gizi, serta lemahnya sistem pengawasan dan transparansi anggaran.
Selain isu MBG, forum juga menyoroti masalah agraria dan lingkungan di sejumlah daerah, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, NTB, dan Maluku, yang dinilai mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis.
Mahasiswa mendesak pemerintah melakukan audit kebijakan lingkungan dan pertambangan, khususnya di bawah koordinasi Kementerian ESDM.
Kritik Lain: Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Kriminalisasi Aktivis
Selain MBG dan lingkungan, forum mahasiswa tersebut juga membahas berbagai isu lain seperti:
- Penurunan kualitas pendidikan tinggi akibat komersialisasi,
- Kriminalisasi terhadap aktivis dan pelanggaran hak sipil,
- Penolakan sistem outsourcing dan tuntutan kenaikan upah minimum,
- Desakan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT),
- Serta penolakan terhadap proyek Taman Nasional Meratus dan RUU Perampasan Aset yang dinilai berpotensi disalahgunakan.
Rencana Aksi: Jakarta Jadi Pusat Gerakan
Dari hasil konsolidasi, BEM SI Kerakyatan menetapkan tiga tahapan aksi:
- Aksi pendahuluan pada 20 Oktober 2025 di Jakarta,
- Aksi lanjutan (konsolidatif) pada 28 Oktober 2025,
- Dan Aksi Nasional pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BEM SI Kerakyatan.
Rangkaian aksi ini disebut sebagai “evaluasi moral terhadap pemerintah”, namun dalam pandangan sejumlah pengamat, pola tersebut menunjukkan adanya mobilisasi ideologis yang dapat berpotensi memperluas resonansi politik mahasiswa di ruang publik.
Analisis: Gerakan Moral atau Agenda Politik?
Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, gerakan mahasiswa ini tampak bukan sekadar evaluasi kebijakan, tetapi juga upaya membangun legitimasi moral untuk menekan pemerintah melalui narasi-narasi kritis yang kuat secara simbolik.
Beberapa isu yang diangkat — seperti MBG, agraria, dan lingkungan — memiliki daya pantul tinggi di media sosial, sehingga bisa dengan cepat membentuk opini publik negatif terhadap pemerintah.
Selain itu, pola eskalasi aksi bertahap yang dirancang oleh BEM SI Kerakyatan menunjukkan strategi ritmis dan terukur untuk menjaga momentum politik hingga mencapai klimaks aksi nasional.
Namun, di sisi lain, dinamika seperti ini juga menyimpan risiko — terutama potensi infiltrasi agenda ideologis dari kelompok aktivis atau LSM berhaluan kiri yang kerap menggunakan isu HAM dan militerisme untuk memperluas basis perlawanan.
Kesimpulan
Konsolidasi Nasional Gerakan Mahasiswa oleh BEM SI Kerakyatan menjadi indikator awal kebangkitan kembali politik kampus sebagai ruang kritik terhadap kekuasaan.
Meski secara formal mengusung tema “evaluasi”, pertemuan ini menandai fase baru konsolidasi gerakan mahasiswa yang semakin terhubung lintas daerah dan isu.
Jika tidak direspons secara dialogis oleh pemerintah, isu-isu sosial seperti MBG, agraria, dan ketenagakerjaan berpotensi menjadi bahan bakar perlawanan publik di masa mendatang.