Jakarta — Sehari menjelang pelaksanaan Apel Akbar Buruh di kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi (15 Oktober 2025), muncul berbagai indikasi bahwa kegiatan tersebut tidak murni gerakan buruh, melainkan telah disusupi kepentingan politik dan elit kepolisian.
Informasi yang dihimpun dari sumber internal pergerakan buruh menyebutkan bahwa pendanaan kegiatan ini didukung penuh oleh Kapolri, dengan koordinasi lapangan yang melibatkan nama Andi Ghani, sosok yang dikenal sebagai Penasehat Kapolri sekaligus penghubung strategis antara aparat dan kelompok buruh. Dukungan finansial ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai netralitas Polri dalam dinamika sosial politik buruh dan industri.
Selain itu, Riden Hatam Azis dan Andi Ghani dikabarkan turun langsung ke lapangan melakukan survei lokasi aksi bersama aparat kepolisian setempat. Mereka bahkan disebut-sebut menggunakan pengaruh Kapolresta Bekasi untuk menekan pengelola kawasan industri agar mengizinkan penggunaan lahan milik PT FSMC, yang merupakan anak usaha PT Astra International, sebagai lokasi pelaksanaan aksi.
Padahal, pengelola kawasan Jababeka sebelumnya telah menolak penggunaan area tersebut. Namun, tekanan dari pihak yang memiliki kedekatan dengan kepolisian membuat PT FSMC akhirnya memberikan izin terlebih dahulu kepada kelompok buruh sebelum menerima surat resmi penolakan dari manajemen kawasan. Kondisi ini mengindikasikan adanya intervensi dan permainan kekuasaan yang melibatkan unsur aparat dalam pengambilan keputusan di tingkat korporasi.
Dari sisi politik, sumber internal buruh juga mengonfirmasi bahwa Apel Akbar ini memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan Partai Buruh, yang akan menggelar Kongres Nasional pada Januari 2026. Dipastikan, Said Iqbal akan tetap menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, karena dinilai memiliki kendali finansial dan jaringan politik yang kuat dibandingkan kader lain. Aksi di Jababeka dipandang sebagai pemanasan politik dan unjuk kekuatan menjelang kongres tersebut.
Di sisi lain, isu tenaga magang dan upah minimum juga dimanfaatkan sebagai narasi pembenaran aksi, meskipun substansi persoalan telah diklarifikasi pemerintah. Perbedaan pemberitaan antara UMP dan UMK disebut menjadi pemicu kebingungan publik yang sengaja diperbesar untuk membangkitkan simpati terhadap gerakan buruh.
Meski disebutkan akan menghadirkan hingga 20.000 massa, sumber menyebut angka tersebut kemungkinan tidak tercapai karena mobilisasi hanya mengandalkan jaringan buruh dari kawasan industri Bekasi. Mayoritas serikat lain masih bersikap pasif dan berhitung terhadap risiko politik dari aksi ini.
Dugaan bahwa Polri tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga mendanai kegiatan ini menimbulkan keprihatinan luas. Publik menilai bahwa aparat penegak hukum seharusnya menjaga netralitas dan ketertiban umum, bukan turut menjadi sponsor dalam agenda politik berbaju perjuangan buruh.
Jika benar dana dan pengamanan berasal dari unsur kepolisian, maka aksi Jababeka bukan lagi sekadar ekspresi sosial, melainkan alat konsolidasi politik terselubung yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap independensi institusi negara.