Bekasi – Menjelang aksi besar-besaran buruh yang akan digelar pada Rabu, 15 Oktober 2025 di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, muncul dugaan kuat bahwa gerakan ini tidak sepenuhnya murni dari aspirasi buruh. Indikasi keterlibatan unsur elit kepolisian disebut semakin jelas, terutama setelah muncul nama Andi Ghani, sosok yang diketahui merupakan Penasehat Kapolri, dalam struktur pendukung kegiatan tersebut.
Awalnya, pihak pengelola Kawasan Jababeka sempat menolak permohonan izin penggunaan lahan untuk kegiatan aksi buruh karena alasan keamanan dan ketertiban. Namun, penolakan itu berubah menjadi lampu hijau setelah adanya komunikasi dari pihak yang memiliki akses ke lingkaran atas Polri. Situasi ini memunculkan kecurigaan bahwa ada tekanan atau pengaruh politik tertentu di balik keputusan tersebut.
Sumber di lapangan menyebut, kehadiran tokoh-tokoh dengan kedekatan terhadap petinggi Polri mengindikasikan bahwa aksi ini bukan sekadar perjuangan kenaikan upah tahun 2026, melainkan bagian dari manuver politik internal yang berpotensi memanfaatkan massa buruh sebagai alat legitimasi.
“Ada kepentingan lain di luar isu upah. Beberapa pihak terlihat ingin menunggangi momentum ini untuk membangun citra dan pengaruh,” ungkap salah satu pengamat gerakan buruh di Bekasi.
Keterlibatan unsur Polri dalam gerakan massa buruh menjadi sorotan serius karena bertentangan dengan prinsip netralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Publik pun menilai bahwa aksi buruh di Jababeka telah bergeser dari semangat perjuangan rakyat menuju kepentingan kelompok tertentu yang ingin memperkuat posisi politik dan jaringan ekonomi di kawasan industri strategis Cikarang.
Selain itu, sikap pihak Jababeka yang kini melunak terhadap pelaksanaan aksi, padahal sebelumnya menolak keras, menambah spekulasi adanya kesepakatan di balik layar antara pihak penggerak aksi dengan kalangan berpengaruh. Banyak pihak menilai, kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas investasi dan menciptakan preseden buruk bagi dunia industri nasional.
Jika dugaan ini benar, maka aksi buruh Jababeka 2025 bisa menjadi contoh nyata bagaimana isu kesejahteraan buruh dimanipulasi untuk kepentingan elit, bahkan melibatkan jaringan dalam institusi negara.
Gerakan rakyat yang seharusnya memperjuangkan hak-hak pekerja kini justru menjadi panggung politik terselubung, dengan aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru bermain di belakang layar.