Kabar Netizen terkini – Dalam upaya memperkuat stabilitas nasional dan mendukung iklim investasi yang kondusif, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini mengambil langkah taktis dengan mengerahkan satuan intelijen militer guna menelusuri dan menindak jaringan premanisme yang bersembunyi di balik kedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Mayjen TNI Yusri Nuryanto selaku Komandan Pusat Polisi Militer TNI menegaskan bahwa TNI melalui Tim Lidpamfik (Penyelidikan dan Pengamanan Fisik), sebagai bagian dari fungsi intelijen militer, telah mulai bergerak secara aktif. “Lidpamfik merupakan satuan intelijen yang bertugas menggali informasi strategis dan bersinergi dengan unsur intelijen lainnya, baik dari Polri, BIN, maupun BAIS TNI,” ujar Yusri saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (7/5/2025).
Fokus utama operasi ini adalah mengidentifikasi keberadaan aktor-aktor preman yang berlindung di balik struktur ormas, yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat dan menghambat investasi di berbagai daerah industri strategis. Setelah pemetaan dilakukan oleh unsur intelijen, langkah penindakan akan diserahkan kepada penegak hukum sesuai kewenangannya. Bila pelakunya adalah warga sipil, maka Polri akan mengambil alih proses hukum; sementara apabila ada indikasi keterlibatan oknum TNI, maka akan ditangani langsung oleh Polisi Militer TNI.
Langkah ini merupakan bagian dari mandat strategis pemerintah yang sebelumnya telah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas. Pembentukan Satgas ini dikomandoi oleh Menko Polhukam dan bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap dunia usaha dari gangguan ormas yang berperilaku seperti preman.
“Pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk aktivitas yang mengganggu ketertiban umum maupun proses investasi, termasuk premanisme yang berkedok ormas. Tindakan tegas akan diambil demi menjamin keamanan usaha dan kepastian hukum di lapangan,” tegas Menko Polhukam Budi Gunawan sehari sebelumnya.
Langkah TNI ini menegaskan komitmen negara dalam menjaga otoritas hukum dan menjamin ruang aman bagi investasi nasional maupun asing. Upaya kolaboratif antara TNI, Polri, BIN, dan lembaga penegakan hukum lainnya menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif dalam menindak segala bentuk penyimpangan yang mengancam kepentingan publik dan kedaulatan ekonomi.