Jakarta — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi munculnya usulan agar Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ia menekankan pentingnya meninjau kembali rekam jejak setiap tokoh yang diusulkan sebelum keputusan tersebut ditetapkan.

“Pemberian gelar pahlawan tentu melalui proses yang harus kita hormati. Namun, karena ini menyangkut sejarah dan nilai-nilai bangsa, perlu dicermati betul rekam jejaknya, dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Puan menilai, pemberian gelar pahlawan bukan hanya soal penghormatan, tetapi juga harus mempertimbangkan momentum dan relevansinya dengan kondisi bangsa saat ini. Ia meminta agar setiap usulan yang disampaikan dikaji secara menyeluruh oleh pihak terkait.

“Yang paling penting adalah memastikan apakah memang sudah waktunya dan sudah layak diberikan. Semua harus dikaji secara matang dan objektif,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Istana telah menerima daftar tokoh yang diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional dari Kementerian Sosial. Daftar tersebut kini tengah dipelajari langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Nama-nama pahlawan sudah kami terima secara resmi dari Kemensos melalui Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sekarang sedang dalam tahap kajian oleh Bapak Presiden,” kata Prasetyo di Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

Ia juga membenarkan bahwa nama Soeharto termasuk dalam daftar tokoh yang diajukan. “(Soeharto) memang termasuk salah satu yang diusulkan,” ujarnya.

Usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto memunculkan beragam reaksi di masyarakat. Sebagian menilai Soeharto memiliki jasa besar terhadap pembangunan nasional dan stabilitas politik selama masa pemerintahannya, sementara yang lain menyoroti catatan pelanggaran HAM dan praktik korupsi yang terjadi di era tersebut.

Puan menegaskan, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden, namun proses penilaian harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan keadilan sejarah. “Kita harus belajar dari masa lalu, agar setiap gelar yang diberikan benar-benar mencerminkan nilai kepahlawanan sejati,” tutupnya.