Jakarta – Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) melalui Direktur utamanya, Noor Azhari, menilai pembenahan institusi Polri merupakan agenda mendesak yang harus menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian tengah menghadapi ujian berat akibat persoalan integritas, profesionalisme, dan efektivitas kinerja yang terus disorot masyarakat.
“Jika Polri tidak segera direformasi, stabilitas pemerintahan akan terganggu. Polri harus kembali berfungsi sebagaimana amanat reformasi: pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat,” ungkap Noor dalam pernyataan tertulisnya, 26 September 2025.
8 Rekomendasi Strategis
MPSI kemudian merumuskan delapan langkah strategis untuk memperkuat reformasi Polri. Pertama, restrukturisasi organisasi agar tidak terlalu gemuk di pusat dan lebih kuat di daerah, sehingga rantai komando ringkas dan pelayanan publik lebih responsif.
Kedua, pengawasan internal Divpropam perlu ditopang oleh lembaga pengawas eksternal independen, agar akuntabilitas berjalan dan impunitas bisa diakhiri.
Ketiga, pembenahan sistem rekrutmen dan pendidikan calon anggota polisi. Seleksi harus bebas dari KKN, sementara kurikulum pendidikan harus menekankan etika, HAM, serta pendekatan humanis, bukan sekadar penindakan represif.
Keempat, percepatan digitalisasi layanan kepolisian—mulai dari SIM, SKCK hingga laporan kasus—untuk memangkas pungli dan meningkatkan transparansi.
Kelima, penegasan kembali batas peran Polri dan TNI sesuai amanat reformasi 1998: Polri fokus pada keamanan sipil, sementara TNI menjaga pertahanan negara.
Keenam, pemberantasan praktik korupsi dan narkoba di tubuh Polri. Presiden diminta memberikan mandat khusus agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Ketujuh, penguatan kapasitas menghadapi ancaman modern seperti kejahatan siber, terorisme, dan kriminal transnasional melalui investasi teknologi dan SDM.
Kedelapan, pemulihan kepercayaan publik melalui perubahan kultur organisasi. Polisi dituntut lebih humanis, cepat tanggap, dan transparan dalam setiap kebijakan reformasi.
Harapan kepada Presiden
Noor menegaskan, delapan agenda tersebut harus dijalankan secara konsisten agar Polri kembali dipercaya masyarakat. “Keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran akan sulit tercapai tanpa institusi kepolisian yang profesional, bersih, dan berwibawa,” tegasnya.
Ia optimistis Presiden Prabowo memiliki kepemimpinan yang cukup kuat untuk mendorong transformasi besar ini. “Jika langkah-langkah reformasi Polri dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kepercayaan publik akan pulih, stabilitas nasional terjaga, dan demokrasi kita semakin sehat,” pungkas Noor Azhari.