Jakarta – Menjelang genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pihak Istana menegaskan bahwa belum ada evaluasi khusus yang digelar untuk menandai momen tersebut. Pemerintah, kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memilih fokus pada hasil kerja dan progres program ketimbang sekadar menghitung waktu.
“Kami tidak menggunakan ukuran enam bulan atau satu tahun. Ukurannya adalah sejauh mana program yang sudah dicanangkan berjalan dan apa saja kendalanya,” ujar Prasetyo di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari lamanya masa kerja, melainkan dari seberapa nyata dampak program terhadap masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah tetap bekerja keras, namun hasil yang ada masih belum dianggap memuaskan.
“Kalau bicara waktu, kami tidak terikat. Tapi secara jujur, kami belum puas dengan apa yang sudah dicapai. Masih banyak yang perlu disempurnakan,” ungkapnya.
Prasetyo juga menanggapi soal perubahan nomenklatur kementerian yang dilakukan sepanjang masa pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti pembentukan Kementerian Haji dan transformasi Kementerian BUMN menjadi badan. Ia menepis anggapan bahwa langkah tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah.
“Tidak ada perencanaan yang langsung sempurna sejak awal. Dalam praktiknya, selalu ada evaluasi. Kadang ada sektor yang perlu diperkuat, ada juga yang perlu disederhanakan,” tuturnya.
Ia mencontohkan, pemerintah menemukan bahwa banyak pondok pesantren belum memiliki izin bangunan yang sesuai. Karena itu, dibentuklah direktorat khusus untuk menangani persoalan tersebut dari sisi keamanan dan regulasi.
“Kita selama ini kurang memperhatikan aspek perizinan bangunan di pesantren. Kalau kemudian dibentuk direktorat baru untuk menangani itu, justru menunjukkan kepedulian pemerintah,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menekankan bahwa perubahan struktur bukan berarti pemerintah tidak memiliki arah, melainkan bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola agar program lebih efektif.
“Harus dilihat dari sisi substansi, bukan sekadar perubahan nama. Pemerintah selalu terbuka untuk memperbaiki diri sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Ia menganalogikan dinamika pemerintahan layaknya sebuah tim olahraga yang terus berlatih dan menyesuaikan strategi agar bisa menang.
“Kalau ibarat tim sepak bola, semua pemain sudah berlatih keras, tapi saat bertanding mungkin perlu perubahan formasi. Begitu juga dengan pemerintahan, penyesuaian itu hal wajar untuk mencapai hasil terbaik,” pungkas Prasetyo.