Jakarta, 19 Agustus 2025 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tengah mengintensifkan konsolidasi untuk aksi nasional yang rencananya digelar serentak pada akhir Agustus 2025. Informasi ini disampaikan oleh Buya Fauzi, Panglima Komando Daerah Laskar Nasional Provinsi Jawa Barat yang juga dipercaya sebagai Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI.
Konsolidasi Berjenjang KSPI
Menurut keterangan Buya Fauzi, serangkaian rapat konsolidasi telah digelar di berbagai wilayah. Pada 16 Agustus 2025, sebanyak 53 pimpinan buruh dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten berkumpul di Cianjur untuk membahas teknis aksi. Dua hari kemudian, pertemuan lanjutan dilaksanakan di Bandung Raya bersama sembilan ketua federasi buruh. Konsolidasi akan berlanjut pada 19 Agustus di Pangandaran dengan melibatkan perwakilan dari Garut, Tasikmalaya, Banjar, dan Pangandaran.
Di tingkat pusat, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, fokus melakukan konsolidasi di wilayah Tangerang dan Banten. Pola ini menunjukkan adanya kesiapan serius organisasi buruh terbesar di Indonesia tersebut dalam menggalang kekuatan.
Target Massa dan Lokasi Aksi
KSPI menargetkan ribuan buruh turun ke jalan di tiga titik utama:
- Jawa Barat (Gedung Sate, Bandung): 7.000 orang (baru 3.700 siap aksi).
- DKI Jakarta (Istana Negara & DPR RI): 10.000 orang (baru 2.000 siap aksi).
- Banten (Kantor Gubernur Banten): 7.000 orang.
Buya Fauzi sendiri dipercaya langsung memimpin aksi di Gedung Sate, sementara Said Iqbal memimpin di Jakarta. Di Banten, aksi akan dipimpin oleh Sekjen KSPI Ramidi.
Isu Kekecewaan Buruh
Dalam pertemuan di Jakarta Timur, Buya Fauzi menyampaikan adanya kekecewaan di kalangan buruh terhadap janji Presiden saat May Day 2025 yang dinilai belum terealisasi. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah praktik outsourcing yang masih marak dengan dukungan Disnaker. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa buruh “dibohongi” oleh pemerintah.
Namun, Buya Fauzi menegaskan bahwa aksi nasional bisa saja dibatalkan bila pemerintah membuka ruang audiensi langsung dengan Said Iqbal untuk membahas komitmen May Day.
Pemerintah Perlu Perkuat Komunikasi
Gerakan KSPI yang semakin masif menunjukkan bahwa buruh masih menjadi kekuatan sosial-politik penting di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melihat aksi buruh bukan sekadar ancaman stabilitas, melainkan momentum untuk memperkuat komunikasi sosial, memperjelas roadmap kebijakan ketenagakerjaan, dan meredam potensi disinformasi.
Dialog terbuka dengan pimpinan serikat pekerja dapat menjadi jalan keluar yang elegan, sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah pada rakyat pekerja tanpa harus terjebak pada tekanan jalanan.
Kesimpulan
Menjelang aksi 28 Agustus 2025, pemerintah memiliki dua pilihan: merespons dengan komunikasi yang konstruktif atau membiarkan kekecewaan buruh semakin mengeras. Pilihan pertama jelas lebih sejalan dengan semangat demokrasi Pancasila, di mana musyawarah mufakat dan dialog sosial ditempatkan sebagai jalan utama menyelesaikan persoalan bangsa.