Kabar Netizen Terkini – Suara dari pondok kembali menggetarkan jagat politik Banten. KH. Jawari Ibsal, tokoh kharismatik asal Serang, yang dikenal memimpin Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) dan Ponpes Darusalam, menyampaikan sikap politik yang tajam: penolakan total terhadap proyek reklamasi PIK 2, dan peringatan keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan terbatas yang berlangsung pada Rabu sore (11/6) di Kampung Cikentang, Kelurahan Sayar, Kota Serang, KH. Jawari secara gamblang menyebut proyek PIK 2 sebagai bentuk keserakahan yang melampaui batas.
“PIK 2 bukan hanya proyek. Ia adalah penjajahan ruang hidup masyarakat. Ia menjarah lahan pertanian, menghancurkan struktur sosial, dan menjauhkan rakyat dari tanah airnya sendiri,” ujarnya.
Ulama Melawan, Wali Kota Mundur
KH. Jawari mengungkap bahwa pada Maret 2025 lalu telah digelar pertemuan para ulama di Ponpes Nurul El-Bantani. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi, dan beberapa anggota legislatif seperti Juheni M. Rois (PKS) dan Edi (Gerindra).
Dalam forum itu, Walikota Serang disebut menyatakan sikap menolak investasi PIK 2—sebuah sikap langka di tengah arus besar penguasa daerah yang cenderung tunduk pada kepentingan korporasi.
KH. Jawari dan para ulama tidak mempermasalahkan aliran dana CSR dari PIK 2, namun secara tegas menolak keberlanjutan investasi yang mereka nilai sebagai jalan legal untuk perampasan terstruktur.
“Kalau Pemkot tetap izinkan investasi PIK 2, maka kami, para ulama, akan lawan. Dan saya akan berdiri di barisan paling depan,” tegasnya.
Kritik untuk Prabowo dan Bayang-Bayang Jokowi
Lebih dari itu, KH. Jawari juga menyampaikan kegelisahannya terhadap pemerintahan Prabowo yang dinilai belum menunjukkan arah perubahan. Ia menekankan bahwa Presiden harus segera melepaskan diri dari bayang-bayang rezim Jokowi, yang menurutnya masih menyisakan banyak “orang lama” di lingkaran kekuasaan.
“Kalau dalam satu tahun tidak ada perubahan, kami akan lakukan aksi,” ucapnya serius.
Ulama sepuh ini juga menyinggung pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang kedaulatan sumber daya alam yang belum dijalankan secara utuh. Menurutnya, jika pasal ini dilaksanakan dengan benar, rakyat Indonesia akan sejahtera—tanpa harus menjadi korban proyek rakus seperti PIK 2.
Jejak Perlawanan dan Koneksi Gerakan
KH. Jawari bukan nama baru dalam pusaran gerakan rakyat. Ia pernah menghadap Presiden Jokowi bersama 50 ulama Banten dan Jabar untuk menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama oleh Ahok. Ia juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh penolak PIK 2, termasuk jaringan ormas Islam seperti FPI.
Meskipun tidak hadir dalam Deklarasi Kerabat Semesta Banten (KSB) pada 6 Juni lalu karena bertepatan dengan Idul Adha, ia menyatakan mendukung semangat konsolidasi ulama dan masyarakat dalam membela tanah Banten.
Catatan Redaksi:
Kegelisahan KH. Jawari mencerminkan bahwa proyek PIK 2 kini bukan lagi isu lokal, melainkan ujian bagi kepemimpinan nasional. Apakah Presiden Prabowo akan mendengar suara dari pesantren dan kampung? Atau justru mengikuti jejak pendahulunya yang terseret dalam pusaran oligarki?
Rakyat, tampaknya, sedang menunggu. Tapi seperti kata sang kyai, “Kalau tidak berubah, kami yang akan bergerak.”