Karawang, 7 Oktober 2025 — Aroma premanisme berkedok kepentingan masyarakat kembali menyeruak di kawasan industri strategis Kabupaten Karawang. Kali ini, Kepala Desa Kalihurip, Jajang Herman, bersama oknum Ormas Gibas Cinta Damai, diduga melakukan tekanan dan intimidasi terhadap PT Kawai Indonesia dan subkontraktornya, PT Taisei Pulauintan, demi memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas Pemberantasan Premanisme turun langsung ke Kawasan Industri Indotaisei, Cikampek, pada Selasa (7/10), melakukan pertemuan tertutup dengan manajemen kawasan dan pihak perusahaan. Langkah ini menjadi bentuk keseriusan aparat dalam mengurai praktik pemerasan yang merusak iklim investasi dan stabilitas industri di Karawang.
Kepala Desa dan Ormas Diduga Gunakan Dalih “Kepentingan Warga” untuk Tekan Perusahaan
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Security Kawasan Indotaisei, perwakilan PT Taisei Pulauintan, Luki, mengungkapkan kronologi tekanan yang dilakukan sejak Maret 2025. Tekanan dilakukan dengan dalih memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun substansinya mengarah pada permintaan proyek dan keuntungan pribadi.
Pihak yang disebut terlibat antara lain:
- Kepala Desa Kalihurip, Jajang Herman,
- Endang Heryana, SH., MH. (Ketua Resort Karawang Ormas Gibas Cinta Damai), dan
- Asef Saepudin alias Gilang (Ketua Bidang Usaha Gibas).
Mereka diketahui memaksa perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan sampah ekonomis, rekrutmen tenaga kerja, dan penyertaan company profile milik kelompok mereka ke dalam proyek.
“Mereka datang membawa nama masyarakat, tapi yang diminta jelas-jelas keuntungan untuk kelompoknya sendiri. Ada ancaman kalau perusahaan tidak segera menuruti, mereka akan ‘kembali’ dalam tiga hari,” ungkap Luki di hadapan Satgas.
Premanisme Berkedok Aspirasi Sosial
Data lapangan menunjukkan, modus semacam ini bukan hal baru di wilayah Indotaisei. Kepala Desa Kalihurip disebut berulang kali menggunakan jabatannya untuk menekan perusahaan industri agar melibatkan kelompoknya dalam proyek, baik dalam bentuk pekerjaan jasa maupun logistik.
Satgas menilai, pola ini merupakan premanisme terselubung yang memanfaatkan posisi pemerintahan desa untuk mengamankan proyek dan mendapatkan keuntungan pribadi.
Apalagi masa jabatan Kepala Desa Jajang Herman tersisa satu tahun, sehingga ada indikasi kuat bahwa ia berupaya mengumpulkan “modal politik” melalui pemanfaatan proyek di kawasan industri.
“Ini bukan lagi bentuk aspirasi warga, tapi sudah berubah jadi praktik pemerasan yang sistematis. Kepala desa dan ormas bertindak layaknya broker proyek,” ujar salah satu anggota Satgas yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Perusahaan Sudah Jalankan Tanggung Jawab Sosial
Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan PT Taisei Pulauintan dan PT Kawai Indonesia justru telah menjalankan komitmen sosial yang kuat.
Dari total tenaga kerja proyek, 80% (59 orang) merupakan warga sekitar, sementara 90% petugas keamanan juga direkrut dari masyarakat lokal.
Selain itu, pada Februari 2025, perusahaan telah menyalurkan uang kerahiman Rp100 juta kepada warga setempat sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR).
Namun, langkah tersebut tak menghentikan tekanan dari pihak-pihak yang mengklaim mewakili masyarakat.
“Kami sudah libatkan warga lokal, sudah salurkan kompensasi. Tapi kalau masih ada pihak yang datang menekan untuk kepentingan mereka, itu jelas sudah keluar dari batas wajar,” tegas perwakilan PT Kawai Indonesia.
Satgas Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Premanisme di Kawasan Industri
Menanggapi temuan ini, Satgas Pemberantasan Premanisme menyatakan akan mengambil langkah hukum jika praktik pemerasan terbukti.
Satgas juga berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk memastikan kawasan industri tetap steril dari aktivitas oknum yang menunggangi isu sosial demi keuntungan pribadi.
“Setiap tindakan pemaksaan terhadap dunia usaha dengan dalih kepentingan masyarakat akan ditindak tegas. Tidak boleh ada ormas atau kepala desa yang menjadikan proyek industri sebagai lahan bisnis pribadi,” tegas salah satu pejabat Satgas.
🔍 Analisis Redaksi: Premanisme Elite Lokal Ancaman Nyata bagi Iklim Investasi
Redaksi menilai, kasus ini adalah potret premanisme model baru — bukan dengan kekerasan fisik, melainkan tekanan struktural dan politik dari pejabat lokal yang berkolaborasi dengan ormas.
Kepala desa dan kelompok ormas kini kerap memainkan isu “partisipasi masyarakat” untuk menekan perusahaan agar berbagi keuntungan di luar mekanisme resmi.