Jakarta – Harapan besar disampaikan Ketua Persaudaraan Tani-Nelayan Kota Jakarta Utara, Nurhasan, menyusul dilantiknya Jenderal Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam pada 17 September 2025. Ia mendesak agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam menindak provokator di balik kerusuhan anarkis akhir Agustus lalu.
Menurut Nurhasan, peristiwa rusuh yang terjadi bukan sekadar luapan emosi masyarakat, melainkan hasil provokasi yang dipicu derasnya hoaks di media sosial. “Kalau dibiarkan, provokator bisa bebas menebar kebohongan lagi dan memecah belah rakyat dengan TNI-Polri. Negara tidak boleh lemah menghadapi hal seperti ini,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Ia menegaskan, kerusuhan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan luka sosial di tengah masyarakat. Nelayan yang hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan, kata Nurhasan, justru semakin tertekan oleh dampak ketidakstabilan. “Kami rakyat kecil sudah susah. Pemerintah jangan hanya keras pada perusuh, tapi juga berani menegur pejabat yang abai pada penderitaan rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Nurhasan menyoroti keterlibatan banyak pemuda bahkan pelajar dalam aksi rusuh. Baginya, hal itu merupakan sinyal bahaya serius. “Anak-anak itu masa depan bangsa. Kalau mereka hancur gara-gara provokasi dan hoaks, maka habis sudah harapan negeri ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya peran Menkopolkam tidak hanya sebatas penindakan hukum, tetapi juga memastikan adanya langkah pencegahan. “Provokator harus ditangkap, dihukum berat, dan dijadikan evaluasi bersama akan bahaya provokasi di media sosial. Negara wajib hadir menjaga rakyat sekaligus melindungi generasi muda dari kepentingan kelompok yang tidak jelas,” pungkas Nurhasan.