Jakarta, – Maraknya penyebaran disinformasi oleh sejumlah influencer politik di media sosial belakangan ini dinilai semakin mengkhawatirkan. Para pakar menilai fenomena tersebut berpotensi menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial, stabilitas politik, hingga keamanan nasional apabila tidak ditangani secara sistematis.
Juru Bicara Organisasi BWI, Dr. (C). Moharram, menjelaskan bahwa peran influencer politik kini sudah bergeser dari sekadar penyampai opini menjadi aktor yang mampu membentuk persepsi publik secara masif.
“Ketika seorang influencer menyebarkan informasi yang keliru, dampaknya berlipat ganda karena jangkauan mereka bisa mencapai jutaan orang. Hal ini dapat memicu polarisasi ekstrem bahkan kekacauan sosial,” ujar Moharram saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/9/2025).
Ia menambahkan, algoritma media sosial yang mengutamakan engagement membuat konten provokatif lebih mudah viral dibandingkan informasi yang terverifikasi.
“Fakta menunjukkan, berita bohong dengan narasi sensasional lebih cepat menyebar ketimbang klarifikasi resmi dari pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Moharram, persoalan disinformasi bukan lagi sekadar isu komunikasi, melainkan sudah masuk ke ranah keamanan nasional. Ia mencontohkan sejumlah negara yang mengalami instabilitas politik karena manipulasi opini publik melalui media sosial. “Kasus Nepal yang tengah bergulir saat ini menjadi bukti nyata betapa serius dampaknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Moharram mendorong agar influencer politik yang terbukti menyebarkan disinformasi bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. “Jika narasi yang mereka sebarkan berimplikasi pada terganggunya stabilitas nasional, maka perlu ada langkah tegas dari negara,” pungkasnya.