Jakarta – Direktur Tanhana Dahrma Manggrafa Institute, Dr. Anton Permana, menyoroti tuduhan yang diarahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) pasca kerusuhan dalam gelombang demonstrasi di akhir Agustus lalu. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan TNI, sekaligus membuka jalan bagi pihak-pihak tertentu menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Anton, terdapat istilah klasik dalam dunia intelijen: “Jika ingin memenggal kepala Garuda, maka tumbangkan dulu penjaganya.” Dalam konteks ini, TNI disebut sebagai “penjaga Garuda” yang menjadi target serangan.
“Demo yang awalnya tulus menyuarakan aspirasi rakyat, tiba-tiba berubah arah menjadi rusuh. Tuntutan pun bergeser—dari soal pemerintahan, menjadi tudingan terhadap TNI. Padahal, TNI justru menjadi garda stabilitas negara,” ujar Anton dalam keterangannya.
Dua Kelompok Pembenci TNI
Anton menilai, ada dua kelompok yang secara historis konsisten memusuhi TNI. Pertama, keturunan dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang masih menyimpan dendam sejarah sejak peristiwa 1965. Kedua, agen pro-liberal hasil didikan Barat yang kerap menggunakan isu demokrasi dan HAM untuk mendiskreditkan militer.
“Mereka tahu, selama TNI berdiri kokoh, sulit bagi kelompok manapun untuk menggoyang pemerintahan. Karena itu TNI selalu jadi sasaran fitnah, dicaci, bahkan dituduh sebagai dalang kerusuhan,” tambahnya.
TNI Penopang Stabilitas Pemerintahan
Anton menegaskan bahwa keberadaan TNI menjadi faktor kunci penopang politik Presiden Prabowo, termasuk dalam agenda pemberantasan korupsi bersama Kejaksaan Agung. Ia menyebut TNI berperan dalam menekan mafia migas, tambang, sawit, hingga narkoba, yang sebelumnya kerap mendapat perlindungan dari aparat maupun elit tertentu.
“Sepanjang TNI masih ada di sisi pemerintahan, kelompok mafia dan kepentingan gelap tidak bisa berbuat banyak. Karena itu, strategi mereka adalah membuat TNI lumpuh melalui framing negatif,” jelasnya.
Tujuan Politik di Balik Tuduhan
Lebih lanjut, Anton menilai tuduhan terhadap TNI dalam kerusuhan akhir Agustus bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari skenario politik yang lebih besar. Target akhirnya, kata dia, adalah menjatuhkan Presiden Prabowo dan membuka jalan bagi perubahan kekuasaan.
“Ketika TNI sudah lumpuh, menjatuhkan Prabowo akan sangat mudah. Pola ini bukan hal baru, pernah terjadi di era Presiden Soeharto hingga Gus Dur,” ungkapnya.
Anton menutup dengan pesan agar masyarakat tidak terjebak dalam provokasi dan framing. “Inilah dinamika politik. Tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan. JASMIRA—jangan sekali-kali melupakan sejarah. TNI akan tetap menjadi benteng kedaulatan bangsa,” tegasnya.