Kabar Netizen Terkini – Karawang Tim BAIS TNI berhasil meredam potensi tindakan premanisme di kawasan industri Karawang melalui pendekatan persuasif terhadap pimpinan DPP Ormas Gerakan Peduli Rakyat Nusantara (GPRN), yang sebelumnya dilaporkan meminta audiensi ke PT Marutake Indonesia Miyama di Kawasan Industri KIIC.
Pertemuan berlangsung pada 21 Mei 2025, pukul 10.00 hingga 11.30 WIB di Huko Cafe, Karawang Timur. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekjen DPP GPRN Suhud Abimanyu, perwakilan LBH dari CV. Sri Rejeki Tri Sutrisno, serta tim dari BAIS TNI.
Tim BAIS TNI menyampaikan klarifikasi bahwa kegiatan audiensi yang diajukan oleh GPRN berpotensi dikategorikan sebagai tindakan premanisme terselubung, terutama jika disertai dengan tekanan atau mobilisasi massa yang mengganggu stabilitas kawasan industri. Tim juga menegaskan bahwa seluruh unsur ormas, LSM, maupun perangkat desa diminta untuk tidak melakukan intervensi terhadap perusahaan-perusahaan di kawasan industri dengan dalih kepentingan warga atau kerja sama limbah.
“Kami sampaikan bahwa segala bentuk intimidasi, pemaksaan audiensi, dan tindakan premanisme tidak akan ditoleransi. Semua pihak harus menjaga iklim investasi yang kondusif dan mendukung program pemerintah dalam pengamanan obyek vital nasional,” tegas salah satu perwakilan BAIS TNI.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen GPRN Suhud Abimanyu menjelaskan bahwa surat audiensi ke PT Marutake berkaitan dengan sengketa internal antara dua pimpinan CV. Sri Rejeki, yakni Asep Mulyadi dan Iwan Sasminta. GPRN, lanjut Suhud, mendapat mandat dari Iwan Sasminta selaku Wakil Direktur CV. Sri Rejeki untuk meminta kejelasan soal hak komitmen fee yang menurutnya tidak terealisasi sejak 2014.
Namun demikian, Suhud memastikan bahwa pihaknya akan membatalkan permintaan audiensi ke PT Marutake dan menempuh jalur hukum melalui LBH yang ditunjuk. Ia juga menyatakan sepakat dengan imbauan BAIS TNI untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan industri.
“Kami mendukung penuh program pemerintah Presiden Prabowo untuk menjaga keamanan dan menciptakan iklim investasi yang sehat di Karawang,” ujarnya.
Sementara itu, pelapor menyebut bahwa upaya preventif oleh Tim BAIS TNI dinilai berhasil meredam potensi konflik yang bisa berdampak negatif terhadap iklim investasi di kawasan industri. Langkah persuasif dan humanis tersebut juga membuahkan komitmen dari pihak GPRN untuk menjaga ketertiban wilayah dan tidak mengulangi tindakan serupa.
Pihak GPRN juga menyatakan kesiapan untuk memberikan testimoni resmi sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas keamanan industri yang menjadi fokus pemerintah dan aparat keamanan saat ini.