JAKARTA – Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” terus menjadi perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai film tersebut menghadirkan narasi yang sangat provokatif karena menggambarkan pembangunan dan kehadiran negara di Papua melalui sudut pandang yang dianggap cenderung negatif serta berpotensi membentuk persepsi sepihak di masyarakat.
Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale tersebut mengangkat isu masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya terkait proyek pembangunan, pembukaan lahan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.
Namun demikian, sejumlah pihak mempertanyakan objektivitas film tersebut. Kritik yang muncul menyoroti penggunaan istilah “kolonialisme” untuk menggambarkan kebijakan pembangunan di Papua. Menurut para pengkritik, penggunaan istilah tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa negara sedang melakukan penjajahan terhadap wilayahnya sendiri, padahal Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, muncul pula kritik bahwa para pembuat film tidak tinggal dan menjalani kehidupan sehari-hari di Papua dalam jangka panjang sebagaimana masyarakat lokal yang mengalami langsung dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan di wilayah tersebut. Karena itu, sebagian pihak menilai penggambaran yang ditampilkan dalam film berisiko tidak merepresentasikan seluruh realitas Papua yang kompleks dan beragam.
Perdebatan semakin menguat setelah muncul keberatan dari Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, salah satu tokoh perempuan adat Papua Selatan, yang menyatakan kekecewaannya karena wajahnya ditampilkan dalam film tanpa izin. Bahkan, yang bersangkutan telah melaporkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian dengan dasar dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi.
Pengamat komunikasi menilai bahwa film dokumenter memang memiliki hak untuk menyampaikan kritik sosial. Namun, ketika isu yang diangkat menyangkut konflik, identitas, dan persoalan kebangsaan, penyajian informasi yang tidak proporsional dapat memicu polarisasi serta memperkuat prasangka publik terhadap pihak tertentu.
Di sisi lain, pendukung film berpendapat bahwa dokumenter tersebut merupakan bentuk kritik terhadap dampak pembangunan dan ruang hidup masyarakat adat. Sementara pihak yang menolak menilai film tersebut terlalu menonjolkan narasi ketidakadilan tanpa memberikan ruang yang seimbang terhadap perspektif pembangunan, kebijakan negara, maupun aspirasi masyarakat Papua yang mendukung pembangunan.
Terlepas dari perdebatan yang berkembang, polemik “Pesta Babi” menunjukkan bahwa isu Papua masih menjadi topik yang sensitif dan membutuhkan pendekatan yang objektif, berimbang, serta berbasis fakta. Banyak pihak mengingatkan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah setiap narasi yang beredar, baik yang mendukung maupun yang menolak film tersebut, melainkan melakukan verifikasi informasi dari berbagai sumber agar tidak terjebak dalam provokasi atau pembentukan opini yang bersifat sepihak.