Kabar Netizen Terkini – Selama hampir dua bulan terakhir, Banten telah menjadi panggung utama perlawanan rakyat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Dari pesantren, kampus, hingga kantor pemerintah daerah, gelombang aksi dan mimbar terbuka terus menggema. Ratusan ormas, mahasiswa, ulama, hingga purnawirawan TNI menyatakan satu sikap: menolak perampasan ruang hidup atas nama pembangunan.
Namun, satu pertanyaan kini mengemuka: sampai kapan suara rakyat Banten hanya bergema di Banten?
Aksi Telah Meluas, Tapi Masih Terbatas Wilayah
Data menunjukkan, sejak 10 Desember 2024 hingga pertengahan Februari 2025, sudah terjadi lebih dari sepuluh aksi besar di berbagai titik Provinsi Banten dari Tanara, Pakuhaji, Serang, hingga Tirtayasa. Figur-figur nasional seperti DR. Said Didu, Abraham Samad, KH. Sobri Lubis, Munarman, hingga purnawirawan jenderal TNI turut turun tangan. Ribuan masyarakat dari berbagai latar belakang ormas Islam, mahasiswa, aktivis lingkungan, pendekar, dan nelayan telah bergabung dalam gerakan ini.
Namun, seluruh rangkaian aksi tersebut masih terjadi secara terfragmentasi dan terlokalisasi di Banten. Sementara pusat kebijakan dan keputusan berada di Jakarta: di Istana Presiden, Gedung DPR RI, dan Kementerian ATR/BPN mereka yang melegitimasi PSN dan menyetujui konsesi reklamasi laut yang menjadi akar konflik PIK 2.
Gema Lokal Tak Cukup Menembus Istana
Selama ini, aksi-aksi di Banten cenderung diabaikan oleh media nasional. Suara-suara rakyat pesisir yang terusir dari lautnya, jeritan nelayan dan petani yang kehilangan akses, serta aspirasi tokoh adat dan ulama tidak masuk ke dalam arus utama pemberitaan. Ini bukan karena mereka kurang bernilai, tetapi karena mereka belum terdengar di pusat-pusat kekuasaan nasional.
Jika ingin perubahan nyata, jika ingin proyek ini dikaji ulang, jika ingin suara Banten didengar secara nasional, satu langkah taktis harus segera diambil: Gerakan ini harus naik ke Jakarta.
Mengapa Jakarta?
- Karena Presiden berkantor di Jakarta dialah yang memiliki kuasa penuh mencabut status PSN.
- Karena DPR RI berada di Jakarta mereka yang bisa memanggil menteri, membentuk panitia khusus, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek nasional.
- Karena perhatian publik dan media nasional terpusat di Jakarta hanya aksi di pusat ibu kota yang mampu menarik headline dan mendorong opini publik secara nasional.
Seruan Aksi Terpadu Nasional
Momentum ini belum terlambat. Justru dengan eskalasi yang terus menguat di daerah, Jakarta bisa menjadi puncak perlawanan rakyat. Kami menyerukan kepada seluruh elemen yang selama ini telah menyuarakan penolakan di Banten tokoh ulama, mahasiswa, ormas, nelayan, pendekar, dan aktivis untuk bersama-sama melakukan long march atau aksi damai ke Jakarta.
Arahkan langkah ke:
- Istana Presiden (Jl. Medan Merdeka Utara)
- Gedung DPR RI (Senayan)
- Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Suara rakyat Banten adalah suara Indonesia. Jika PIK 2 bisa merampas laut di Tangerang, maka proyek serupa bisa terjadi di pesisir-pesisir lain di negeri ini. Oleh karena itu, perlawanan terhadap PIK 2 adalah perlawanan seluruh rakyat Indonesia terhadap ketimpangan dan oligarki.
Banten sudah bersuara. Kini saatnya Jakarta mendengarnya.