Jakarta, 14 Oktober 2025 — Setelah 27 tahun pasca-Reformasi, wajah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih menjadi sorotan publik. Kegagalan sistemik, budaya kekuasaan, dan lemahnya akuntabilitas menjadi isu utama yang kembali mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Reformasi Polri: Harapan, Kepentingan, dan Jalan Buntu?” yang digelar di Kantor Redaksi LiraNews.com, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).
Diskusi yang dimulai pukul 13.30 hingga 15.30 WIB ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas latar belakang, antara lain Irjen Pol (Purn) Napoleon Bonaparte, Dr. Selamat Ginting, dan Sofyan Said, dengan Edy Mulyadi bertindak sebagai moderator.
Kultur dan Intervensi Elit Masih Menghambat Reformasi
Dalam pemaparannya, Napoleon Bonaparte menyoroti bahwa kultur internal Polri masih dibayangi oleh pola lama—di mana loyalitas personal dan intervensi elit politik sering kali mengalahkan profesionalisme. Reformasi yang seharusnya memperkuat akuntabilitas justru berjalan setengah hati akibat kuatnya tarik-menarik kepentingan di tubuh institusi.
“Selama Polri belum benar-benar steril dari kepentingan politik, reformasi hanya akan menjadi jargon tanpa arah,” ujar Napoleon dengan nada tegas.
Relasi Kekuasaan dan Oligarki Jadi Batu Sandungan
Sementara itu, Dr. Selamat Ginting menilai reformasi Polri tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan yang oligarkis. Dalam pandangannya, kepolisian sering kali dijadikan alat legitimasi bagi kelompok berkuasa untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi.
“Relasi Polri dengan oligarki membuat penegakan hukum berjalan tidak imparsial. Ini bukan sekadar persoalan individu, tapi persoalan sistem yang harus dibenahi secara struktural,” jelas Ginting.
Aktivis Desak Presiden Prabowo Ambil Langkah Tegas
Dari sisi aktivis, Sofyan Said menegaskan perlunya langkah cepat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan reformasi Polri tidak kembali tersandera kepentingan politik. Ia menyebut bahwa momentum kepemimpinan baru harus dijadikan pintu masuk pembenahan total—baik dari sistem rekrutmen, tata kelola anggaran, hingga penegakan disiplin aparat.
“Rakyat menunggu gebrakan konkret Presiden Prabowo dalam menata ulang Polri agar benar-benar menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan alat kekuasaan,” tegas Sofyan.
Rekomendasi: Reformasi Harus Nyata, Bukan Retorika
Moderator Edy Mulyadi menutup diskusi dengan menekankan pentingnya merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo. Menurutnya, publik kini menginginkan reformasi yang tidak berhenti pada jargon “Presisi”, tetapi menyentuh akar masalah seperti korupsi internal, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya pengawasan sipil terhadap Polri.