Jakarta, 2 Oktober 2025 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta menyatakan dukungan terhadap upaya Reformasi Polri yang saat ini tengah menjadi pembahasan publik. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua HMI Cabang Jakarta, Muhammad Fiqram, bersama M. Khatami, S.Sos, Staf Bidang Politik dan Keamanan PB HMI Jakarta, dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Minang Sepakat 2, Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur, pada Kamis (2/10).
Dalam pertemuan tersebut, Fiqram menegaskan bahwa HMI Cabang Jakarta pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah untuk mereformasi Polri agar lebih transparan dan profesional. “Kami menghendaki agar Reformasi Polri segera dilaksanakan. Selama ini pengawasan terhadap institusi Polri hanya berada di tangan Presiden. Ke depan, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih terbuka dan independen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fiqram juga menyampaikan bahwa HMI mendorong agar posisi Polri berada di bawah kementerian, bukan langsung di bawah Presiden, guna memperkuat sistem akuntabilitas publik. Ia pun menyatakan kesiapan HMI untuk membuat pernyataan sikap resmi (statement) mendukung Reformasi Polri, baik melalui publikasi di media sosial maupun media daring.
Sementara itu, M. Khatami menambahkan bahwa Reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap perubahan di tubuh kepolisian. “Kami melihat inisiatif Presiden Prabowo membentuk Tim Reformasi Polri sebagai langkah positif. Tim yang berisi tokoh dan akademisi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret agar Polri lebih transparan dan humanis,” kata Khatami.
Khatami juga menjelaskan bahwa pasca peristiwa kerusuhan 28 Agustus lalu, pengurus HMI aktif melakukan konsolidasi internal membahas isu kemanusiaan, advokasi, pemberantasan korupsi, hingga dukungan terhadap Palestina. “Dukungan terhadap Reformasi Polri ini sejalan dengan semangat perubahan dan keadilan sosial yang selama ini diusung HMI,” tambahnya.
Dengan dukungan dari kalangan mahasiswa seperti HMI, wacana Reformasi Polri diharapkan mendapat dorongan moral dari publik untuk segera direalisasikan secara komprehensif dan berkelanjutan.