Bekasi — Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) menggelar Sosialisasi dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 di Hotel Ibis Styles, Jatibening, Kota Bekasi, pada Senin (27/10/2025). Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai serikat pekerja dan lembaga pemerintah ini mengusung tema “Jaminan Hak Konstitusional Pekerja/Buruh dalam Implementasi Pasal 27 dan 28 UUD 1945 untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.”
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh buruh dan pejabat pemerintah, antara lain Jumhur Hidayat (Ketua Umum KSPSI), Unang Sunarno (Ketum KASBI), Daeng Wahidin (Presiden KBMI), Sunarti (SBSI 92), serta Tamsil Linrung (DPD RI). Hadir pula perwakilan pemerintah seperti Decky Haedar Ulum (Direktur Jaminan Ketenagakerjaan BPJS), Pramudya Iriawan Buntoro (Dirut BPJS Ketenagakerjaan), dan Indra (Staf Ahli Kemenaker RI).
Dalam sambutannya, Decky Haedar Ulum menekankan pentingnya percepatan cakupan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025. Ia menyebut, hingga kini kepesertaan jaminan sosial pekerja penerima upah baru mencapai 41,54%, sementara pekerja bukan penerima upah masih tergolong rendah.
“Pemerintah menargetkan cakupan jaminan sosial mencapai 99,5% pada 2025. Untuk mencapainya, peran aktif serikat pekerja sangat dibutuhkan, baik sebagai penggerak, mitra advokasi, maupun kolaborator,” ujar Decky.
Presiden KBMI, Daeng Wahidin, dalam paparannya menjelaskan peran strategis serikat buruh dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Ia menegaskan bahwa serikat pekerja tidak hanya menjadi pendamping dan pengawas, tetapi juga kekuatan sosial-politik dalam memperjuangkan keadilan bagi kelas pekerja.
“Negara wajib menjamin perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk buruh. Serikat harus menjadi penggerak, pengawas, pendidik, advokat, dan penjaga kebijakan publik demi perlindungan sosial menyeluruh,” tegasnya.
Sementara itu, Sunarti, Ketua Majelis Tinggi KBMI, menyoroti lemahnya implementasi kebijakan jaminan sosial dan masih banyaknya pelanggaran oleh perusahaan terhadap kewajiban BPJS. Ia menilai pemerintah perlu hadir lebih tegas dalam melindungi rakyat pekerja.
“Masih banyak pengusaha yang memungut iuran BPJS tapi tidak disetorkan. Negara harus hadir, jangan biarkan rakyat pekerja dibiarkan berjuang sendiri,” tegas Sunarti dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti kebijakan koperasi “Merah Putih” yang dinilai belum tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan koperasi yang sudah ada di lapangan. Sunarti meminta agar pemerintah mengevaluasi kembali program tersebut agar tidak menimbulkan benturan antar lembaga di tingkat akar rumput.
Dalam sesi pembukaan Rakernas, Ajat Sudrajat, selaku Ketua Panitia sekaligus Sekjen KBMI, menyatakan bahwa Rakernas ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi buruh di tengah berbagai isu strategis nasional, terutama terkait pengawasan upah minimum dan ketidakpastian hubungan kerja.
Sementara Daeng Wahidin menyoroti persoalan status hubungan kerja kontrak dan outsourcing yang dinilainya menjadi sumber ketidakadilan struktural.
“Hubungan kerja yang tidak pasti membuat buruh rentan terhadap eksploitasi. Upah murah dan status kerja tidak jelas menjauhkan pekerja dari kesejahteraan yang dijanjikan konstitusi,” ujar Daeng.
Anggota DPD RI Tamsil Linrung dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan isu-isu buruh di tingkat nasional. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap nasib buruh, bahkan berjanji akan memberikan lahan produktif bagi buruh yang terkena PHK.
“Presiden siap mendukung buruh yang kehilangan pekerjaan dengan pemberian lahan produktif. Kami di DPD siap mengawal kebijakan yang pro-buruh dan memastikan perlindungan sosial berjalan efektif,” ujar Tamsil sebelum secara resmi membuka Rakernas KBMI 2025.
KBMI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat pekerja, sesuai amanat konstitusi dan semangat Sumpah Pemuda yang menginspirasi perjuangan kolektif mereka.