Jakarta – Dinamika gerakan buruh nasional kembali menghangat. Pelaksanaan Rakernas II SPN di Jakarta justru membuka tabir ketidakharmonisan internal di tubuh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Serangkaian sikap dan keputusan pimpinan konfederasi dinilai memperlebar jarak antarorganisasi afiliasi dan memicu fragmentasi yang kian sulit ditutup.
Rakernas yang digelar 18–20 Januari 2026 di Hotel Balairung Jakarta itu diwarnai kekecewaan mendalam dari jajaran Serikat Pekerja Nasional (SPN). Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, secara terbuka menyayangkan pembatalan undangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI yang sebelumnya direncanakan hadir. Pembatalan tersebut dipersepsikan sebagai sinyal delegitimasi terhadap agenda SPN.
Tak hanya itu, absennya Said Iqbal secara fisik dalam Rakernas dan pilihannya mengikuti kegiatan melalui daring dinilai mempertebal jarak emosional dan politis dengan pimpinan SPN. Ketegangan kian tajam ketika keberatan disampaikan terkait waktu Rakernas yang berbarengan dengan Partai Buruh. Bagi SPN, penolakan intervensi menjadi sikap tegas untuk menjaga independensi organisasi dari kepentingan elektoral.
Sementara itu, gejolak serupa juga mengguncang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Menjelang Kongres Februari 2026, konflik kepemimpinan mencuat antara dua figur dengan basis dukungan yang timpang. Pertarungan ini tidak semata personal, melainkan mencerminkan benturan antara legitimasi struktural kepengurusan lama dan kekuatan riil massa akar rumput. Risiko dualisme kepemimpinan dan pergeseran loyalitas pun menguat.
Pengamat menilai, dua arus konflik SPN versus KSPI dan friksi internal FSPMI berpotensi menciptakan efek domino terhadap konsolidasi buruh nasional. Ketika agenda terkesan tersentralisasi pada kepentingan politik tertentu, resistensi dari federasi afiliasi menjadi keniscayaan. Dampaknya, basis massa terfragmentasi dan daya tawar kolektif melemah.
Jika tidak segera dikelola dengan pendekatan rekonsiliasi yang setara, dinamika ini dapat memperlebar perpecahan yang sudah terbuka. Bagi gerakan buruh, konsistensi agenda perjuangan dan penghormatan terhadap otonomi federasi menjadi kunci. Tanpa itu, konflik internal berisiko menggerus persatuan dan pada akhirnya melemahkan posisi buruh di hadapan negara dan pengusaha.