Bandung Sebuah video yang beredar luas di YouTube memantik perdebatan publik terkait aksi demonstrasi buruh yang belakangan menyasar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Video berjudul “Hayo Ketauan! Yang Demo Bukan Buruh Tapi Pejabat Ormas Buruh!” menyoroti dugaan bahwa aksi-aksi tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh buruh kelas bawah, melainkan oleh elit organisasi buruh yang memiliki kepentingan politik tertentu.
Dalam video tersebut, narator memaparkan kembali fakta bahwa Partai Buruh secara resmi pernah mendukung pasangan Dedi Mulyadi–Erwan Setiawan pada Pilgub Jawa Barat. Dukungan itu diserahkan langsung oleh Sekjen Partai Buruh, Said Salahuddin. Dedi Mulyadi pun kala itu menyampaikan komitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, termasuk kebijakan penyesuaian upah yang mempertimbangkan keberlangsungan industri.
Kebijakan Upah dan Risiko Politik
Dedi Mulyadi dalam pernyataannya yang dikutip dalam video mengakui bahwa kebijakan pengupahan yang ia ambil bukanlah pilihan populer. Ia menyebut pendekatan jalan tengah antara kepentingan buruh dan kemampuan industri sebagai langkah berisiko, karena berpotensi menuai kecaman dan aksi protes.
Ia juga menyinggung pengalaman saat menjabat sebagai bupati, ketika kebijakan Upah Minimum Sektoral (UMSK) diterapkan secara bertingkat. Menurutnya, setelah kebijakan tersebut dihapus, banyak industri padat karya di Jawa Barat kolaps dan berujung pada gelombang PHK tanpa pesangon.
Logika Ekonomi Aksi Demo Dipersoalkan
Salah satu poin utama dalam video adalah pertanyaan soal logika ekonomi demonstrasi. Narator menilai tidak masuk akal jika buruh kelas bawah yang rentan terkena PHK, secara massal meninggalkan pekerjaan untuk berdemo, karena satu hari produksi yang terhenti dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan.
Dengan simulasi data omzet industri tekstil dan garmen, video tersebut menyimpulkan bahwa buruh yang turun ke jalan kemungkinan adalah mereka yang sudah memiliki jabatan struktural, baik di pabrik maupun di organisasi buruh, sehingga relatif aman dari risiko pemutusan hubungan kerja.
Dugaan Motif Politik dan Dana Hibah
Video juga mengangkat dugaan bahwa kritik keras terhadap Dedi Mulyadi lebih dipicu oleh kepentingan politik dan terhentinya aliran dana hibah kepada ormas buruh. Narator membandingkan sikap organisasi buruh terhadap kepala daerah lain yang pernah didukung namun tidak mendapatkan kritik serupa.
Menurut narasi dalam video, kontribusi elektoral buruh terhadap kemenangan Dedi Mulyadi dinilai tidak signifikan. Dari estimasi jumlah buruh di sejumlah kabupaten di Jawa Barat, dukungan Partai Buruh disebut hanya menyumbang kurang dari satu persen suara total, sementara Dedi Mulyadi memenangkan pilgub dengan perolehan suara di atas 60 persen.
Klaim Pembelaan untuk Kepentingan Buruh Dipertanyakan
Video tersebut menyimpulkan bahwa polemik ini bukan semata soal janji kampanye kepada buruh, melainkan berkaitan dengan kepentingan elit organisasi buruh. Narator menilai buruh akar rumput justru tidak merasakan manfaat langsung dari dana hibah yang selama ini diberikan kepada organisasi.
Konten itu ditutup dengan ajakan kepada publik untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh narasi yang mengatasnamakan buruh, namun sarat kepentingan politik. Narator menegaskan bahwa seluruh argumen disampaikan berdasarkan data dan logika ekonomi, bukan untuk kepentingan buzzer atau kelompok tertentu.