Jakarta Timur – Koalisi Ojol Nasional (KON) menggelar konferensi pers pada Senin (12/1/2026) sore di Sekretariat Dewan Presidium Pusat KON, Ciracas, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan sikap dan aspirasi menjelang rencana aksi damai pada Kamis, 15 Januari 2026, terkait kebijakan layanan “Grabbike Hemat Berbayar” yang dinilai merugikan mitra pengemudi ojek online.
Konferensi pers tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat KON, di antaranya Michael Angelo Langie selaku Ketua Dewan Pembina, Andi Kristiyanto selaku Ketua Presidium, serta Juwel Safriko Hutasoit sebagai Sekretaris Jenderal. Sejumlah koordinator lapangan juga tampak hadir, disertai peliputan dari media nasional seperti Kompas TV.
Soroti Kekosongan Regulasi Transportasi Online
Dalam pemaparannya, KON menilai perjuangan pengemudi ojol selama lebih dari satu dekade melalui aksi massa, audiensi, hingga forum diskusi dengan pemangku kebijakan belum membuahkan perlindungan dan pengakuan hukum yang memadai. Kondisi tersebut dinilai membuka celah bagi aplikator untuk menerapkan berbagai skema layanan yang berpotensi membebani mitra driver.
Salah satu yang disorot adalah program “Grabbike Hemat Berbayar” milik PT Grab Indonesia, yang disebut telah berjalan sejak 2025. Menurut KON, program tersebut menambah beban biaya bagi pengemudi, di tengah ketentuan potongan biaya sewa aplikasi yang sudah diatur dalam regulasi Kementerian Perhubungan.
Dorong Fungsi Pengawasan, Bukan Aksi Konfrontatif
KON juga menyinggung peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap platform digital transportasi online. Hal ini merujuk pada rekomendasi dari Kementerian Perhubungan terkait dugaan pelanggaran di wilayah Yogyakarta, yang hingga kini dinilai belum ditindaklanjuti secara tegas.
Meski demikian, dalam konferensi pers tersebut KON menegaskan bahwa aspirasi disampaikan melalui jalur konstitusional dan mengedepankan dialog. Rencana aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 1.000 peserta disebut akan dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, tanpa mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas masyarakat.
Harapan pada Stabilitas dan Solusi Berkelanjutan
KON menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni penguatan pengawasan pemerintah terhadap platform digital transportasi online, pemberian sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar aturan, serta evaluasi menyeluruh terhadap program layanan hemat berbayar. Namun di sisi lain, organisasi ini juga mendorong pemerintah dan aplikator membuka ruang dialog konstruktif demi solusi jangka panjang.
Dari perspektif pemberitaan, isu ini mencerminkan dinamika hubungan antara mitra pengemudi, aplikator, dan regulator di tengah pesatnya ekonomi digital. Pendekatan dialogis, pengawasan yang proporsional, serta penegakan regulasi yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk mencegah eskalasi aksi massa dan menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus memastikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak terkait.