Jakarta, 2 September 2025 — Isu mengenai kemungkinan diberlakukannya darurat militer kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di publik dalam beberapa hari terakhir. Namun, sejumlah tokoh menilai kabar tersebut hanyalah propaganda yang sarat fitnah serta berpotensi memecah belah bangsa.
Alumni Lemhannas RI Pengamat Geopolitik dan Pemerintahan TDM Institute
Tidak Logis dan Bertentangan dengan Fakta
Pertama, tuduhan darurat militer dianggap tidak logis. Presiden Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer dipandang mustahil melakukan langkah kudeta terhadap pemerintahannya sendiri. “Tidak mungkin militer mengkudeta dirinya sendiri. Justru TNI dikenal loyal terhadap Presiden yang merupakan figur militer dihormati,” tegasnya.
Sejarah pun mencatat, TNI tidak pernah menjadi pelaku kudeta. Sebaliknya, institusi ini berperan menjaga keutuhan NKRI dari berbagai upaya pemberontakan, termasuk saat menumpas G30S/PKI 1965.
Modernisasi TNI dan Doktrin “Dari Rakyat untuk Rakyat”
Di era pemerintahan saat ini, TNI tengah diperkuat dengan alokasi anggaran hampir Rp200 triliun, validasi organisasi, pembentukan 100 batalyon teritorial, serta pembangunan dan perluasan Kodam. Modernisasi ini menegaskan bahwa TNI diarahkan menjadi tentara profesional, modern, dan berorientasi pada rakyat.
“Doktrin TNI adalah tentara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang membedakan dengan militer negara lain,” paparnya. Prinsip tersebut sejalan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI yang melarang prajurit menyakiti rakyat.
Isu untuk Cuci Tangan dan Kambing Hitam
Isu darurat militer diduga sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu yang ingin mencuci tangan dari kegagalan mengendalikan demonstrasi beberapa waktu lalu. Demonstrasi yang awalnya digagas mahasiswa dan kelompok sipil justru ditunggangi pihak destruktif hingga menimbulkan kericuhan.
“Ketika demo tidak terkendali, mereka khawatir menjadi bumerang. Maka dilontarkanlah isu darurat militer untuk mencari kambing hitam,” ungkapnya.
Dugaan Elit Politik, Mafia, dan Upaya Adu Domba
Lebih jauh, tudingan ini juga dikaitkan dengan adanya oknum elit politik, kelompok mafia, bahkan bagian institusi pemerintah yang terganggu kepentingannya oleh keberadaan TNI. Sejak TNI diperintahkan mendukung Kejaksaan dalam penegakan hukum, muncul kelompok yang merasa terancam.
Selain itu, isu darurat militer juga dipandang sebagai upaya adu domba—baik antara TNI dan pemerintah, TNI dan masyarakat, maupun TNI dan Polri. Hal ini dinilai berbahaya karena berpotensi merusak dua pilar utama negara.
Warisan Kebencian Lama
Sejumlah kelompok anti-TNI disebut masih mewarisi kebencian lama, baik dari kelompok kiri yang merupakan anak-cucu PKI, maupun jaringan NGO asing yang membawa agenda liberalisme dengan isu HAM.
“Mereka ingin melemahkan TNI, padahal TNI adalah tulang punggung negara dan penjaga kedaulatan. Ironisnya, justru TNI diframing sebagai musuh rakyat,” katanya.
Seruan Persatuan
Di akhir, masyarakat diajak tidak mudah terprovokasi oleh narasi adu domba. “Bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Jangan mau dipecah belah dengan framing jahat. Kekuatan utama kita adalah persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.