Medan – Dinamika gerakan mahasiswa di Sumatera Utara memasuki fase baru. Pada 24 Februari 2026, pertemuan digelar di Medan dengan Sdr. Muzammil Ihsan, Korpus Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Rakyat Bangkit sekaligus mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), membahas rencana kegiatan simposium dan arah aksi mahasiswa terkait isu pendidikan nasional.
Berbeda dari pola aksi cepat yang berkembang di sejumlah daerah, BEM SI Rakyat Bangkit memilih pendekatan berbasis kajian sebelum turun ke jalan.
Simposium “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia”
Muzammil menyampaikan bahwa pada 26 Februari 2026 pukul 16.00 WIB akan digelar simposium/kajian bertema kondisi pendidikan nasional di Aula FISIP USU dengan estimasi peserta sekitar 150 orang.
Forum tersebut rencananya menghadirkan narasumber dari unsur DPD RI, akademisi UNIMED, aktivis Sumut, dan mahasiswa. Tujuannya adalah membangun argumentasi berbasis data dan kajian akademik, sehingga sikap dan langkah mahasiswa tidak semata respons emosional.
Sementara itu, rencana aksi unjuk rasa mahasiswa di Medan yang semula dijadwalkan 26–27 Februari 2026 resmi diundur hingga setelah Idul Fitri.
Pola Gerakan Lebih Terstruktur
Secara strategis, langkah ini menunjukkan pendekatan yang lebih terorganisir. Penundaan aksi memberi ruang konsolidasi internal, penguatan jejaring nasional BEM SI Rakyat Bangkit, serta penyusunan narasi yang lebih sistematis.
Isu pendidikan nasional sendiri dinilai memiliki daya jangkau luas karena menyentuh kepentingan mahasiswa, orang tua, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, arah opini publik pasca-simposium akan sangat menentukan dinamika gerakan selanjutnya.
Perbedaan pendekatan antara BEM SI Rakyat Bangkit dan BEM SI Kerakyatan juga tampak dalam cara membaca momentum. Jika satu cenderung responsif dan cepat, yang lain memilih jalur kajian akademik dan legitimasi intelektual sebelum mobilisasi massa.
Ruang Dialog dan Stabilitas
Dalam pertemuan tersebut, Muzammil juga menyampaikan keinginan untuk menjalin komunikasi dengan unsur pemerintah daerah serta audiensi dengan Pangdam yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa ruang dialog tetap dibuka, tidak semata-mata mengedepankan tekanan aksi.
Pendekatan seperti ini, bila dikelola secara terbuka dan konstruktif, berpotensi menjadi sarana menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan aspirasi mahasiswa tersampaikan melalui mekanisme yang lebih deliberatif.
Di tengah dinamika nasional menjelang berbagai agenda strategis pemerintah, langkah mahasiswa USU ini menjadi indikator bahwa kritik kebijakan dapat disampaikan melalui jalur kajian dan forum akademik. Stabilitas daerah tetap menjadi faktor penting agar ruang diskusi berjalan sehat dan tidak mudah ditarik ke polarisasi ekstrem atau kepentingan pihak tertentu.
Momentum Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Simposium 26 Februari 2026 di USU akan menjadi titik awal pembentukan narasi publik di Sumatera Utara terkait pendidikan nasional. Apakah hasil kajian akan berujung pada rekomendasi kebijakan konstruktif atau justru memicu konsolidasi aksi yang lebih luas, akan sangat bergantung pada dinamika forum dan respons pemangku kepentingan.
Yang jelas, pilihan menunda aksi dan memulai dengan kajian menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi akademik dan stabilitas sosial sama pentingnya dengan penyampaian aspirasi di ruang publik.