Bekasi – Konsolidasi mahasiswa lintas kampus Jatiwaringin digelar di lingkungan Universitas Krisnadwipayana (Unkris) pada Senin (23/2/2026) malam. Forum yang berlangsung pukul 22.35–00.15 WIB itu diikuti sekitar 13 peserta dari BEM Unkris, BEM Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA), PERMAHI, serta BEM NUS DKI Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas arah gerakan mahasiswa serta rencana aksi yang akan digelar di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Kamis, 26 Februari 2026.
Sorotan: Reformasi Total Polri dan Revisi UU Kepolisian
Dalam pembahasan, peserta konsolidasi mengerucutkan agenda pada isu reformasi institusi kepolisian. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Mendesak percepatan reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental.
- Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Polri.
- Mengusulkan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk memperkuat mekanisme checks and balances serta pengawasan eksternal.
- Mendorong reposisi kelembagaan Polri guna meningkatkan akuntabilitas administratif.
- Mendesak pengusutan tuntas dan transparan atas dugaan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM.
Isu tersebut diposisikan sebagai bagian dari rangkaian gelombang aksi nasional bertajuk “Reformasi Indonesia”, namun dengan fokus lebih spesifik pada agenda reformasi kepolisian.
Teknis Aksi dan Target Simbolik
Rencana tindak lanjut yang disepakati meliputi:
- Teknik Lapangan (Teklap): Rabu, 25 Februari 2026
- Aksi Unjuk Rasa: Kamis, 26 Februari 2026
- Titik Aksi: Mabes Polri
- Alat Peraga: Bendera, toa, mokom, serta kemungkinan pertunjukan teatrikal
Pemilihan Mabes Polri sebagai titik aksi dinilai memiliki nilai simbolik tinggi untuk meningkatkan resonansi isu di ruang publik dan media.
Analisis: Konsolidasi Terbatas, Momentum Nasional
Konsolidasi ini menunjukkan kesinambungan dengan dinamika aksi nasional yang berkembang pada akhir Februari 2026. Meski jumlah peserta relatif terbatas, forum ini mencerminkan upaya penguatan jaringan lintas kampus di wilayah Bekasi–Jatiwaringin untuk memanfaatkan momentum aksi serentak.
Pemfokusan isu pada reformasi total Polri mengindikasikan strategi mempersempit tuntutan agar lebih terarah dan mudah dikomunikasikan. Di sisi lain, pemilihan target simbolik seperti Mabes Polri berpotensi meningkatkan eksposur publik, sekaligus mengundang perhatian aparat keamanan.
Pentingnya Menjaga Kondusivitas dan Ruang Dialog
Dalam konteks demokrasi, penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional. Namun, menjaga aksi tetap tertib, damai, dan tidak anarkis menjadi kunci agar pesan substantif tidak terdistorsi.
Momentum ini juga menjadi peluang bagi pemangku kebijakan untuk membuka ruang dialog konstruktif serta memperkuat mekanisme evaluasi internal dan eksternal. Reformasi kelembagaan, bila dikelola melalui jalur konstitusional dan partisipatif, dapat menjadi energi perbaikan sistemik tanpa memicu polarisasi sosial.
Aksi 26 Februari 2026 di Mabes Polri akan menjadi indikator apakah konsolidasi terbatas ini mampu berkembang menjadi mobilisasi yang lebih luas atau tetap berada pada skala simbolik.