Yogyakarta – Forum Bersama Demokrasi (FBD) bersama BEM NUS DIY menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Selasa (25/2/2026) sore. Aksi yang berlangsung pukul 17.00–18.00 WIB itu dipimpin Sdr. Faturahman selaku Koordinator Umum FBD dan diikuti sekitar 40 mahasiswa.
Agenda aksi difokuskan pada penyikapan terhadap dugaan tindakan represif aparat Brimob di Maluku serta sejumlah isu nasional dan lokal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Soroti Reformasi Polri dan Isu HAM
Dalam orasinya, massa menyuarakan tuntutan reformasi total Polri, penghentian praktik impunitas, serta pembenahan sistem pengawasan internal. Isu dugaan pelanggaran HAM menjadi titik tekan utama yang diangkat sebagai simbol perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan.
Selain itu, peserta aksi juga menyoroti wacana keterlibatan TNI dalam urusan sipil dan mendorong supremasi sipil dalam tata kelola demokrasi.
Isu Nasional dan Lokal Disatukan
Menariknya, tuntutan yang disampaikan tidak hanya berfokus pada isu nasional seperti reformasi Polri, kebijakan Presiden, dan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga merambah isu lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Beberapa poin tuntutan lain yang disuarakan antara lain:
- Pencabutan izin PT Ormat Geothermal di Maluku Utara serta pengesahan UU Masyarakat Hukum Adat.
- Transparansi dan audit terbuka Koperasi Merah Putih.
- Penolakan terhadap wacana UU Disinformasi Propaganda Asing.
- Penyelesaian krisis sampah di DIY.
- Penindakan tegas terhadap tambang ilegal dan eksploitasi lingkungan di DIY.
- Tuntutan pendidikan dan kesehatan gratis, berkualitas, dan merata.
Kombinasi isu nasional dan lokal menunjukkan adanya upaya memperluas spektrum gerakan, meski berpotensi mengurangi fokus pesan utama.
Analisis: Simbol Perlawanan dan Tantangan Konsolidasi
Aksi di Titik Nol Yogyakarta mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap dugaan represivitas aparat sekaligus kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya menjawab aspirasi publik.
Meski jumlah peserta relatif terbatas, isu HAM dan reformasi Polri memiliki daya resonansi tinggi di ruang publik. Titik Nol sebagai lokasi simbolik di pusat kota juga memperkuat pesan visual dan daya jangkau aksi.
Namun demikian, penggabungan banyak isu dalam satu momentum aksi dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi narasi dan efektivitas tuntutan.
Pentingnya Ruang Dialog dan Stabilitas Daerah
Di tengah dinamika tersebut, penting bagi seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif. Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, namun stabilitas sosial dan keamanan publik tetap harus menjadi prioritas bersama.
DIY sebagai daerah pendidikan dan pariwisata membutuhkan ruang dialog yang terbuka agar kritik dapat dikelola melalui mekanisme konstitusional, bukan polarisasi. Respons yang transparan dan komunikasi yang efektif dari pemangku kebijakan akan menjadi faktor penentu dalam meredam potensi eskalasi lanjutan.
Aksi ini menjadi penanda bahwa isu reformasi Polri dan supremasi sipil masih menjadi perhatian sebagian kalangan mahasiswa, sekaligus refleksi atas dinamika demokrasi di tingkat lokal dan nasional.