Jakarta – Rabu (17/9/2025), ribuan pengemudi ojek online dari berbagai wilayah kembali turun ke jalan. Aksi yang diberi tajuk “179 Ojol” ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia di bawah komando Raden Igun Wicaksono.
Menurut penjelasan Igun, massa aksi akan memulai perjalanan dari Kementerian Perhubungan, kemudian bergerak menuju Istana Presiden, dan menutup rangkaian unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. “Rute aksi kami jelas: dari Kemenhub, Istana, lalu berakhir di DPR,” ujarnya saat dikonfirmasi sehari sebelumnya.
Tuntutan GARDA Indonesia
Dalam aksinya, GARDA menyuarakan sejumlah tuntutan penting bagi keberlangsungan pengemudi ojol, antara lain:
- Mendorong RUU Transportasi Online agar masuk Prolegnas 2025–2026.
- Menetapkan potongan aplikasi maksimal 10 persen.
- Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan.
- Audit atas potongan 5 persen yang diambil aplikator.
- Penghapusan program yang merugikan driver seperti Argo Goceng (Aceng), slot, multi order, dan skema member berbayar.
- Mendesak Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
GARDA juga mengklaim banyak driver akan melakukan off bid massal sebagai bentuk solidaritas perjuangan.
Meski diproyeksikan melibatkan ribuan orang, aksi ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari komunitas pengemudi. Ketua Korwil Ojol Jakarta Utara, Mansyur, menolak instruksi untuk mematikan aplikasi. Ia menegaskan sekitar 2.000 anggotanya akan tetap beroperasi.
“Lebih baik kita fokus kerja cari nafkah untuk keluarga. Saya tidak setuju dengan aksi off bid,” tegasnya.
Sementara itu, sebagian pengemudi mengambil sikap moderat. Abim (24), driver reguler, memilih hanya menarik order sampai siang hari. Ia mengaku ikut merasakan kerugian dari program tarif murah seperti Argo Goceng.
Di sisi lain, ada juga pengemudi yang bersikap skeptis. Budi (41) dari Gambir menilai aksi semacam ini kerap tidak menghasilkan perubahan nyata. Hal senada diungkapkan Nugroho (47) dari Senen yang menilai pemerintah jarang menindaklanjuti aspirasi driver secara serius.
Dampak Lalu Lintas
Dengan rute yang melibatkan Kemenhub, Istana, hingga DPR RI, potensi kemacetan di kawasan pusat Jakarta tidak bisa dihindari. Polisi dan Dinas Perhubungan telah mengimbau masyarakat untuk memantau informasi terbaru terkait pengalihan arus lalu lintas.