DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI menggelar konsolidasi bertema “Membangun Gerakan: Respons atas Kebijakan Pemerintah dan Isu Aktual 2026” di Pusgiwa UI, Depok, Jumat (20/2/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung pukul 19.00–21.00 WIB itu dihadiri sekitar 25 peserta dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Indonesia.
Sejumlah perwakilan BEM fakultas turut hadir, di antaranya BEM FH, FISIP, FIA, FPSI, FEB, FT, FMIPA, FK, FKM, dan FASILKOM. Konsolidasi dipimpin Ketua BEM UI Athof didampingi Wakil Ketua Fatimah serta jajaran koordinator bidang sosial-politik.
Soroti UU TNI hingga Isu Ekonomi Rakyat
Dalam forum tersebut, beberapa isu strategis 2026 menjadi perhatian. BEM UI menyoroti implementasi UU TNI dan wacana revisi UU Polri yang dinilai perlu dikawal secara kritis. BEM FH mengangkat isu kebebasan sipil dan potensi pembahasan regulasi di DPR, sementara BEM FK menekankan pentingnya independensi akademik.
Di sisi lain, BEM FISIP dan FEB memaparkan isu sektoral seperti pangan, konflik agraria, hingga kesejahteraan petani. BEM FASILKOM menambahkan persoalan inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat. Sementara BEM FT menilai gerakan mahasiswa perlu penguatan kaderisasi agar tidak berhenti pada momentum aksi semata.
Beberapa perwakilan juga menyampaikan rencana konsolidasi lanjutan pada 21 Februari 2026 di kawasan Kukusan, Beji, Depok, sebagai tindak lanjut penyusunan strategi gerakan.
Ruang Kritik Sah, Stabilitas Tetap Prioritas
Sebagai bagian dari tradisi intelektual kampus, diskusi dan penyampaian aspirasi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, pengamat pendidikan menilai gerakan mahasiswa tetap perlu menjaga objektivitas, berbasis data, serta menghindari narasi yang berpotensi membangun polarisasi.
Kebijakan publik pada dasarnya terbuka untuk evaluasi melalui jalur konstitusional—baik lewat dialog, kajian akademik, maupun mekanisme legislasi. Pemerintah dan DPR memiliki ruang pembahasan formal yang memungkinkan partisipasi publik secara terukur.
Mahasiswa sebagai kelompok intelektual diharapkan mampu menghadirkan kritik yang konstruktif, solutif, dan tidak mudah terprovokasi oleh framing yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Isu strategis seperti pertahanan, keamanan, maupun ekonomi memerlukan kehati-hatian agar tidak berkembang menjadi sentimen anti-institusi.
Perlu Fokus dan Substansi
Konsolidasi yang melibatkan banyak isu sekaligus dinilai membutuhkan skala prioritas agar tidak kehilangan fokus. Pendekatan berbasis kajian ilmiah dan dialog lintas pihak akan lebih efektif dibanding mobilisasi emosional yang berpotensi kontraproduktif.
Di tengah dinamika 2026, peran mahasiswa tetap penting sebagai penyeimbang kebijakan. Namun menjaga persatuan dan stabilitas bangsa adalah tanggung jawab bersama. Kritik boleh keras, tetapi arah perjuangan harus tetap dalam koridor hukum dan kepentingan nasional.