Jakarta — Dua dekade lebih setelah lengser dari tampuk kekuasaan, perdebatan tentang warisan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, belum juga usai. Sosok yang memimpin negeri ini selama 32 tahun itu masih memunculkan pro dan kontra: antara figur otoriter dengan citra “Bapak Pembangunan” yang berhasil membawa Indonesia menuju era stabilitas dan kemajuan ekonomi.
Bagi sebagian kalangan, khususnya generasi reformasi, Soeharto adalah simbol kekuasaan absolut yang mengekang kebebasan. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai jasa dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional terlalu besar untuk diabaikan.
Salah satu mantan aktivis 1998 yang pernah turun ke jalan menuntut Soeharto mundur kini menyampaikan pandangan yang mengejutkan. Ia menilai, sudah waktunya bangsa ini menilai ulang perjalanan sejarah dengan objektif dan tanpa kebencian.
“Dulu saya ikut meneriakkan ‘Turunkan Soeharto’. Tapi setelah 25 tahun reformasi, ketika melihat kondisi bangsa yang kian pragmatis, penuh politik transaksional dan kehilangan keteladanan, saya merasa kita perlu meninjau kembali sejarah dengan lebih adil,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (3/11).
Menurutnya, di balik berbagai kritik terhadap gaya kepemimpinan Soeharto, tidak bisa dipungkiri bahwa era Orde Baru juga mencatat sejumlah pencapaian monumental. Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984, yang diakui oleh FAO, dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil di kawasan Asia Tenggara.
Berbagai infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Jagorawi, PLTA Saguling, Bendungan Jatiluhur, serta program Pelita dan Repelita menjadi tonggak penting pemerataan pembangunan nasional. Melalui Dana Inpres, Soeharto membangun ribuan sekolah dasar, puskesmas, serta jaringan jalan dan listrik hingga ke pelosok.
“Soeharto membangun fondasi ekonomi dan stabilitas politik yang membuat Indonesia disegani di Asia. Ia bukan pemimpin sempurna, tetapi tidak ada sejarah besar yang dibangun oleh orang sempurna,” katanya.
Ia juga menyoroti cara Soeharto mengakhiri kekuasaannya tanpa pertumpahan darah. Meski menghadapi tekanan besar pada 1998, Soeharto memilih mundur secara damai dan menghindari konflik nasional. Setelah itu, ia tak lagi berpolitik, memilih hidup sederhana dan menepi hingga wafat pada 27 Januari 2008.
Pandangan tersebut mengutip nilai luhur Jawa yang sering dipegang Soeharto: “mikul dhuwur mendhem jero, lengser keprabon mandeg pandhito” — mengangkat tinggi jasa, dan mengubur dalam kesalahan.
Mengutip pernyataan Nelson Mandela, ia menambahkan bahwa rekonsiliasi sejati bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan berani memperbaiki luka dengan sikap dewasa.
“Mengusulkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan upaya memutihkan sejarah. Tapi bentuk kematangan bangsa dalam menghargai jasa, tanpa menafikan sisi kelam masa lalu,” tegasnya.
Ia pun mengakhiri pernyataannya dengan nada reflektif:
“Dulu saya berdiri di barisan yang menuntutnya turun. Kini saya berdiri dengan keyakinan bahwa Soeharto layak dikenang sebagai pahlawan nasional — bukan karena ia tanpa dosa, tetapi karena jasanya nyata bagi republik ini.”