Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai sorotan publik terhadap proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk tudingan adanya pembengkakan anggaran dan potensi kerugian negara.
Dalam keterangannya di Solo, Senin (27/10), Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Whoosh bukan semata-mata soal keuntungan finansial, melainkan bagian dari upaya strategis mengatasi kemacetan kronis di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung.
“Kita harus melihat persoalan dasarnya dulu. Kemacetan di Jakarta dan Jabodetabek itu sudah parah sejak puluhan tahun lalu. Kalau dibiarkan, kerugiannya bagi negara bisa mencapai Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.
Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta diperkirakan mencapai Rp65 triliun setiap tahun, dan meningkat signifikan bila dihitung bersama wilayah sekitarnya hingga Bandung. Karena itu, Jokowi menilai kehadiran transportasi massal seperti Whoosh, MRT, LRT, KRL, hingga kereta bandara menjadi langkah penting untuk menekan kerugian tersebut.
Jokowi menegaskan bahwa proyek transportasi umum tidak bisa diukur dari laba semata, melainkan dari manfaat sosial yang dihasilkannya — seperti peningkatan produktivitas, efisiensi waktu, dan pengurangan emisi karbon.
“Prinsip dasar transportasi publik adalah layanan untuk masyarakat. Kalau ada subsidi, itu bukan kerugian, tapi investasi sosial,” tegasnya.
Sebagai pembanding, Jokowi menyebut subsidi MRT Jakarta yang mencapai Rp800 miliar per tahun hanya untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI. Jika seluruh jalur rampung, biaya subsidi bisa meningkat hingga Rp4,5 triliun per tahun, namun tetap dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk kota yang lebih efisien.
Menanggapi isu kerugian Whoosh, Jokowi tidak memberikan angka pasti, namun optimistis kinerja keuangan proyek akan membaik seiring meningkatnya jumlah penumpang.
“Sekarang penumpangnya sudah mencapai 19 ribu orang per hari atau sekitar 12 juta penumpang sejak beroperasi. Kalau trennya naik terus, kerugian akan berangsur menurun,” jelasnya.
Jokowi juga menyebut proyeksi EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) Whoosh menunjukkan arah positif, dan diharapkan terus membaik dalam beberapa tahun mendatang.
Diketahui, proyek kereta cepat ini menelan investasi sebesar US$7,2 miliar atau sekitar Rp116 triliun, meningkat dari tawaran awal Tiongkok sebesar US$6,07 miliar. Sekitar 75 persen pembiayaannya berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya ditanggung oleh konsorsium BUMN — PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Peningkatan nilai investasi tersebut menimbulkan perdebatan publik mengenai beban utang dan transparansi biaya proyek.
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal Mahfud MD Official (14/10/2025) menyebut adanya dugaan korupsi berupa mark up dalam proyek Whoosh. Ia membandingkan biaya konstruksi per kilometer di Indonesia yang mencapai US$52 juta, sedangkan di Tiongkok hanya sekitar US$17–18 juta.
“Artinya, ada kenaikan hampir tiga kali lipat. Ini perlu ditelusuri lebih jauh,” ujar Mahfud.
Pernyataan Mahfud tersebut memicu kembali perdebatan publik mengenai akuntabilitas proyek strategis nasional yang sejak awal menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia.
Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memberikan solusi nyata terhadap kemacetan dan efisiensi mobilitas masyarakat, bukan semata-mata pada aspek keuntungan ekonomi jangka pendek.