Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Raden Umar, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok oligarki dan jaringan kartel ekonomi. Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Publik Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trilogi bertema “Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Menuju Indonesia Berdaulat” yang digelar di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Menurut Umar, isu SDA tidak dapat dipandang semata sebagai urusan ekonomi, melainkan menyangkut kedaulatan politik, sosial, dan keberlanjutan bangsa. Ia menilai bahwa dominasi korporasi besar dalam penguasaan izin dan konsesi telah menyingkirkan peran masyarakat serta memperlebar jurang ketimpangan sosial.
“Kekayaan alam adalah fondasi masa depan bangsa. Namun selama sistem ekonomi kita dikendalikan oleh oligarki dan kartel SDA, hasilnya hanya menguntungkan segelintir pihak sementara rakyat menanggung dampak ekologis dan sosial,” tegasnya.
Umar menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk penjajahan gaya baru di sektor ekonomi. Karena itu, ia mendorong negara untuk memiliki keberanian politik dalam merombak struktur ekonomi yang timpang. “Jika negara takut melawan oligarki, maka kedaulatan hanya akan menjadi jargon tanpa makna,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Umar mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2). Ia menilai kebijakan itu menjadi sinyal penting bahwa pemerintah mulai berani menempatkan kepentingan publik dan keadilan ekologis di atas kepentingan bisnis elite.
“Keputusan mencabut PSN PIK-2 adalah langkah simbolik bahwa negara mulai menegakkan keadilan lingkungan dan menolak dominasi ekonomi segelintir korporasi,” jelasnya.
Dalam pandangannya, reformasi tata kelola SDA harus disertai dengan penegakan hukum yang tegas, transparansi data perizinan dan eksploitasi sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat dan generasi muda sebagai pelaku perubahan.
Umar menegaskan bahwa pemuda tidak boleh pasif menghadapi situasi ini. “Pemuda harus tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual. Kita harus mampu mengorganisir masyarakat, mendorong inovasi hijau, serta mengawal kebijakan publik agar berpihak kepada rakyat dan lingkungan,” katanya.
Ia menutup dengan seruan bahwa reformasi SDA bukan sekadar agenda administratif, tetapi gerakan moral dan politik untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi nasional.
“Kedaulatan tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi diperjuangkan. Saatnya pemuda dan mahasiswa bersatu untuk memutus rantai oligarki yang mencengkeram pengelolaan sumber daya alam negeri ini,” pungkas Umar.