Jakarta — Akademisi Universitas Esa Unggul, Syurya M. Nur, menilai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Ia menyebut, pemerintahan saat ini berhasil mengembalikan kendali negara terhadap kekayaan alam yang sebelumnya dikuasai kelompok-kelompok berkepentingan.
Menurut Syurya, langkah tegas Presiden Prabowo dalam memberantas praktik mafia tambang, penyelundupan hasil bumi, dan kartel sawit menjadi bukti nyata bahwa negara kini kembali memegang kendali atas aset strategis nasional.
“Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, negara benar-benar berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. Pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian melawan kartel yang selama ini menjerat sektor SDA,” ujar Syurya dalam Diskusi Publik bertema ‘Merdeka dari Cengkeraman Kartel’ di Universitas Trilogi, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan bahwa persoalan SDA bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik kekuasaan dan keadilan sosial. Menurutnya, keberanian Presiden Prabowo menertibkan mafia ekonomi menandai koreksi terhadap sistem lama yang cenderung kompromi terhadap kepentingan oligarki sumber daya.
“Langkah yang diambil Presiden Prabowo bukan hanya teknokratis, tapi juga memiliki makna simbolik. Negara kini tampil sebagai pengatur utama kekayaan rakyat, bukan sekadar pengawas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syurya menyoroti pentingnya komunikasi politik yang inklusif dalam reformasi tata kelola SDA. Ia menilai, komunikasi yang partisipatif akan memperkuat kesadaran publik bahwa kekayaan alam merupakan hak rakyat yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan.
“Dengan komunikasi politik yang terbuka dan partisipatif, legitimasi kebijakan pemerintah akan semakin kuat sekaligus menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap tata kelola SDA,” jelasnya.
Dalam pandangannya, keberhasilan reformasi SDA juga memerlukan pendekatan yang integratif antara aspek politik, ekologi, dan komunikasi. Konsep yang ia sebut Political Ecology Communication menjadi strategi efektif untuk menyeimbangkan kepentingan negara, rakyat, dan lingkungan.
“Sering kali konflik SDA muncul karena perebutan makna dan legitimasi kekuasaan. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat narasi kedaulatan dan keadilan ekologis agar reformasi ini berkelanjutan,” tutur dosen komunikasi politik tersebut.
Syurya menilai, langkah pemerintah saat ini membuka babak baru dalam perjalanan kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemberantasan kartel dan mafia SDA merupakan pondasi bagi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Reformasi pengelolaan SDA bukan semata urusan ekonomi, melainkan juga agenda moral bangsa. Ini momentum penting di mana negara kembali berdiri tegak menjaga martabat dan kekayaan rakyatnya,” pungkas Syurya.