Jakarta, 22 September 2025 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan tetap menggelar Aksi Damai Tanpa Kekerasan pada Senin (22/9) di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00–13.00 WIB ini akan melibatkan massa dari perwakilan daerah (Perda) KSPI Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Menurut Panglima Aksi Nasional KSPI, Buya Fauzi, aksi akan mengusung tiga tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penetapan upah minimum berbasis Hostum (Hospitality Minimum Wage), serta penegakan supremasi sipil. Sejumlah federasi afiliasi KSPI juga mendukung, antara lain FSPMI, SPN, FSP KEP, SBPI, FSP ISSI, FSP PAR REF, FSP FARKES, FPTHSI, FSP PPMI, dan ASPEK Indonesia.
Meski demikian, langkah KSPI menuai pandangan berbeda dari kalangan serikat buruh lainnya. Ketua Umum SBSI 92, Sunarti, menilai aksi tersebut lebih sarat muatan politik dan personal branding Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea ketimbang murni memperjuangkan kepentingan buruh. Ia menilai momentum aksi tidak tepat karena berdekatan dengan peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025, yang diperkirakan akan memunculkan gerakan lebih besar dari elemen petani, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. SBSI 92 menegaskan tidak akan bergabung dalam aksi KSPI, melainkan fokus pada konsolidasi dengan Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Front Mahasiswa Nasional, GMNI, serta elemen masyarakat untuk menggelar aksi damai pada Hari Tani Nasional.
Di sisi lain, Buya Fauzi memastikan aksi tetap digelar sebagai tindak lanjut rapat internal KSPI di BSD pada 19 September 2025. Ia memperkirakan jumlah massa yang hadir di bawah 1.000 orang, tanpa keterlibatan mahasiswa. Massa aksi disebut telah dijadwalkan untuk diterima pimpinan DPR, yakni Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad. Selain tiga tuntutan utama, KSPI juga membawa isu kenaikan upah sebesar 8,5–10,5% serta menyampaikan informasi terkait Dewan Ketenagakerjaan Nasional (DKBN) yang disebut sudah dikepreskan namun belum diumumkan secara resmi.
Lebih jauh, Buya mengungkapkan bahwa puncak aksi buruh akan digelar pada pertengahan Oktober 2025 dengan fokus pada penetapan UMKUMP 2026. Pada malam sebelum aksi (21/9), Buya bersama Presiden KSPI Said Iqbal dijadwalkan bertemu dengan Deputi III BIN untuk membicarakan isu-isu strategis, termasuk kabar reshuffle kabinet yang tengah berkembang.