Jakarta — Menjelang rencana aksi unjuk rasa yang digagas Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) pada 17 September 2025 dengan slogan “Kepung DPR RI”, sejumlah kalangan menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang sehat. Aksi besar-besaran yang mengusung narasi kepungan dinilai lebih dekat dengan provokasi ketimbang perjuangan aspiratif.
Menurut pengamat, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara, namun mekanisme tersebut harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan kerawanan sosial maupun benturan dengan aparat. Mobilisasi ribuan massa di pusat ibu kota justru berpotensi memunculkan kerugian ekonomi, kemacetan parah, bahkan korban di lapangan, terutama dari kalangan driver online yang sebenarnya hanya ingin bekerja untuk menafkahi keluarga.
Alih-alih turun ke jalan, GARDA dinilai lebih bijak bila menyalurkan aspirasinya melalui jalur resmi, misalnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI. Lembaga perwakilan rakyat telah menyediakan ruang formal bagi seluruh pihak untuk menyampaikan masukan. Dengan demikian, tuntutan terkait regulasi transportasi online maupun persoalan hubungan mitra–aplikator dapat dibahas secara teknis, akademis, dan hukum, bukan dengan tekanan massa di jalanan.
Daftar tuntutan GARDA yang mencakup isu pemberhentian pejabat hingga audit instan dinilai tidak bisa diputuskan serta-merta melalui aksi unjuk rasa. Proses tersebut memerlukan mekanisme administrasi dan hukum yang panjang. Sementara itu, penggunaan kasus gugurnya dua pengemudi dalam aksi ricuh sebelumnya sebagai pemantik emosi massa dianggap rawan menimbulkan eksploitasi duka demi kepentingan tertentu.
Masyarakat diimbau lebih kritis dalam menyikapi ajakan aksi akbar, karena pola mobilisasi semacam ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak luar dengan agenda politik tersembunyi. “Perjuangan sejati bukan sekadar teriak di jalan, melainkan kesabaran, konsistensi, serta keberanian menempuh jalur yang sah,” tegas seorang pemerhati transportasi publik.
Pemerintah dan DPR RI didorong untuk tetap membuka ruang dialog dengan para pengemudi online agar aspirasi benar-benar terserap. Sementara komunitas ojol sendiri diharapkan menjaga soliditas dan tidak mudah terseret provokasi. Dengan cara ini, kepentingan driver online dapat ditempatkan secara terhormat tanpa mengorbankan stabilitas nasional maupun keselamatan publik.