Kabar Netizen Terkini – Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera mengevaluasi dan menghentikan sejumlah proyek nasional yang dinilai menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menyampaikan bahwa pasca pencabutan izin tambang di Raja Ampat, perhatian pemerintah juga seharusnya diarahkan pada berbagai proyek bermasalah lainnya.
“Presiden harus berani meninjau ulang proyek-proyek yang telah terbukti menyengsarakan rakyat. Jangan sampai status Proyek Strategis Nasional (PSN) disalahgunakan sebagai tameng untuk melegitimasi perampasan ruang hidup dan eksploitasi kekayaan alam,” ujar Noor dalam keterangan tertulisnya kepada media, Selasa (10/6/2025).
Ia secara khusus menyoroti maraknya proyek reklamasi dan pembangunan pagar laut di pesisir utara Jawa yang dinilai menyisakan luka ekologis dan sosial bagi masyarakat pesisir.
“Dulu rakyat melawan penjajah dengan bambu runcing. Kini, mereka justru dihadapkan pada bambu pagar laut yang memagari laut mereka sendiri. Ini ironi sejarah yang menyakitkan. Negara seharusnya berdiri bersama rakyat, bukan di belakang penguasa modal,” katanya.
Noor juga mengkritik keras sejumlah aksi simbolik seperti penanaman mangrove oleh para pemilik modal di kawasan pesisir yang dikomersialkan. Ia menyebut tindakan tersebut hanya bentuk manipulasi narasi lingkungan.
“Menanam mangrove sambil menggusur laut rakyat adalah bentuk kemunafikan. Jangan permainkan simbol hijau untuk menutupi kejahatan lingkungan. Bagi nelayan, ini bukan sekadar kehilangan tempat mencari nafkah, tapi kehilangan identitas dan warisan hidup mereka,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa praktik reklamasi seperti itu berpotensi melanggar Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 juncto UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010, yang mengakui dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.
“Presiden harus membuktikan keberpihakan yang sejati. Laut dan tanah air bukan komoditas dagang. Jangan serahkan masa depan bangsa ke tangan segelintir elite ekonomi,” tutup Noor Azhari.