Kabar Netizen Terkini – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Desakan ini muncul menyusul dugaan adanya penyimpangan serius dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang yang berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN) PIK-2 milik pengusaha besar Sugianto Kusuma alias Aguan (Sedayu Group).
Noor menilai, penerbitan HGB di wilayah yang seharusnya menjadi kawasan lindung ini tidak hanya melanggar asas kepatutan tata ruang, tapi juga bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ia menilai pembiaran terhadap pelanggaran ini sebagai bentuk kelalaian serius yang bisa mengarah pada dugaan kolusi antara oknum pejabat negara dan pihak pengembang.
“Ketika sempadan pantai yang seharusnya dilindungi justru bisa disertifikasi untuk kepentingan bisnis, maka publik berhak curiga bahwa ada permainan kekuasaan di baliknya. Menteri ATR seolah tak bergeming. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi indikasi keterlibatan dalam persekongkolan,” tegas Noor Azhari dalam pernyataannya kepada media, Jumat 13 Juni 2025.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa proyek PIK-2 seolah mendapatkan karpet merah meski di atas pelanggaran hukum. Status sebagai PSN dianggap telah disalahgunakan sebagai tameng untuk memuluskan berbagai prosedur yang merugikan masyarakat pesisir dan mengancam keberlanjutan lingkungan.
“Pelaksanaan proyek ini terkesan sangat terorganisir, sistematis, dan masif. Dugaan kuat ada skenario untuk mengalihkan aset negara dan ruang hidup masyarakat ke tangan swasta melalui celah regulasi,” ujarnya.
Ia pun menilai Nusron Wahid gagal merealisasikan agenda reformasi agraria dan justru membiarkan praktik mafia tanah semakin merajalela di institusinya.
“Hingga kini tak ada satu pun pejabat BPN yang dimintai pertanggungjawaban. Padahal, indikasi cacat dalam penerbitan HGB sangat jelas. Presiden harus bersikap. Bersihkan BPN dari mafia tanah, mulai dari pucuk pimpinannya,” tutup Noor Azhari.