Kabar Netizen Terkini – Kabupaten Tangerang, Gelombang penolakan terhadap megaproyek reklamasi PIK-2 kian menguat. Pada Jumat, 6 Juni 2025, ratusan warga dari berbagai kalangan menghadiri Deklarasi dan Pelantikan Kerabat Semesta Banten (KSB) di Kampung Encle, Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Acara yang berlangsung sejak siang hingga sore ini menandai konsolidasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan organisasi lokal dalam menghadapi ancaman perampasan ruang hidup warga pesisir.
KSB: Dari Konsolidasi Tokoh ke Gerakan Rakyat
Dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti KH. Fathuk Adzim Chotib (Presiden KSB) dan Drs. Makmum Muzaki (Sekjen KSB), struktur organisasi KSB dilengkapi dengan unit agraria yang tersebar di berbagai kecamatan. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata dari resistensi terstruktur terhadap ekspansi korporasi yang dianggap merugikan masyarakat adat dan pesisir.
“Perjuangan rakyat tak boleh tercerai-berai seperti di masa VOC. Harus ada jejaring kuat dan arah yang jelas. KSB hadir sebagai wadah inspirasi dan perlawanan kolektif,” tegas Makmum Muzaki dalam orasinya di hadapan sekitar 350 peserta deklarasi.
Proyek PIK-2 dan Tuduhan Perampasan Tanah Warga
Isu sentral yang menyatukan barisan KSB adalah penolakan terhadap proyek reklamasi PIK-2 yang dinilai mengancam kelangsungan hidup warga Kampung Encle dan sekitarnya. Menurut Ust. Usman, pimpinan Pondok Pesantren Shirothol Mustaqim yang juga tuan rumah kegiatan ini, masyarakat Encle telah mengalami intimidasi dan manipulasi dalam proses pengumpulan data sertifikat lahan. “Ini bukan sekadar demo. Kalau perlu, kita siap perang. Karena yang kita hadapi bukan hanya Aguan, tapi juga pengkhianatan dari orang-orang dekat yang menjual kampung ini,” ujarnya lantang.
Kehadiran Negara yang Dipertanyakan
Satu hal yang mencolok dari pelantikan ini adalah absennya aparat pemerintah dan keamanan. Masyarakat membaca ketidakhadiran ini sebagai bukti bahwa negara lebih memihak kepada kepentingan oligarki ketimbang membela rakyat kecil. “Ini menurunkan kepercayaan. Pemerintah terkesan menutup mata terhadap penderitaan warga pesisir,” kata salah satu peserta kegiatan.
Analisis: Kebangkitan Perlawanan Banten di Era Oligarki
Deklarasi KSB mencerminkan transformasi gerakan rakyat Banten dari reaktif menjadi proaktif dan terorganisir. Bukan hanya simbolik, pelantikan struktur hingga tingkat kecamatan memperlihatkan kesiapan gerakan ini untuk menjadi kekuatan sosial-politik yang mampu mengintervensi wacana publik dan kebijakan. Penolakan terhadap proyek PIK-2 bukan semata isu agraria, melainkan perjuangan mempertahankan identitas, sejarah, dan eksistensi warga pesisir.
Jika tidak dikelola dengan pendekatan dialogis, potensi eskalasi konflik horizontal maupun vertikal bisa meningkat. Ketika kepercayaan pada institusi publik menurun, maka organisasi seperti KSB dapat menjadi representasi alternatif rakyat yang menuntut keadilan.