JAKARTA – kabarnetizenterkini.com | Presiden RI Prabowo Subianto menjawab tuntutan kaum buruh secara langsung melalui kebijakan konkret dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Di hadapan lebih dari 200.000 pekerja yang berkumpul di kawasan Monas, Jakarta, Presiden mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bentuk tanggapan nyata atas persoalan krusial di sektor ketenagakerjaan.
“Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan melibatkan pimpinan serikat pekerja dari seluruh Indonesia dan bertugas mengevaluasi regulasi yang merugikan buruh serta memberikan masukan langsung kepada saya,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Kamis (1/5/2025), seperti dikutip dari BPMI Setpres.
Dalam pidato itu, Presiden juga menyoroti maraknya PHK sepihak. Untuk itu, pemerintah akan segera membentuk Satgas PHK guna mencegah terjadinya pemutusan kerja yang tidak adil. Satgas ini akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar hak pekerja.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Selain itu, pemerintah akan mendorong revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta memperkuat perlindungan pekerja sektor kelautan dan perikanan.
Dukungan Legislatif dan Serikat Pekerja
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang turut hadir dalam peringatan May Day, menyatakan komitmen parlemen untuk segera membahas RUU PPRT. “Minggu depan kami mulai pembahasan intensif,” ujarnya di hadapan massa buruh.
Sementara itu, Ketua KSPI Said Iqbal menyambut baik langkah pemerintah, namun menegaskan bahwa buruh akan tetap mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kami apresiasi Dewan Kesejahteraan Buruh, tapi kami juga menuntut realisasi konkret di lapangan,” katanya.
Ketua Umum KSBSI Elly Rosita Silaban juga memberikan catatan penting agar lembaga baru ini tidak hanya menjadi simbol. “Dewan itu harus independen dan benar-benar berpihak pada buruh, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Prabowo Tegaskan Komitmen Antikorupsi
Merespons tuntutan buruh soal pemberantasan korupsi, Prabowo menegaskan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset. “Saya mendukung penuh! Tidak boleh ada pencuri uang rakyat yang bisa menikmati hasil korupsinya,” tegasnya, disambut gemuruh tepuk tangan dari peserta aksi.
RUU ini dinilai krusial untuk memudahkan negara menyita aset hasil kejahatan korupsi, terutama dalam kasus yang selama ini sulit ditindak melalui jalur hukum biasa.
Tindak Lanjut Langsung: Rapat Terbatas Presiden
Usai menyampaikan orasi, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat terbatas bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, serta pimpinan DPR. Fokusnya adalah mempercepat realisasi kebijakan yang diumumkan. “Tidak ada waktu tunggu. Rakyat butuh kepastian sekarang,” ujar Prabowo menutup rapat.
Momentum May Day 2025 disebut menjadi titik balik penting dalam hubungan antara pemerintah dan buruh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tuntutan buruh ditanggapi bukan hanya dengan janji, tapi dengan pembentukan struktur kelembagaan nasional untuk melindungi hak pekerja secara sistematis dan berkelanjutan.
Kini, tinggal menunggu pembuktian apakah langkah ini akan benar-benar menjadi jawaban atas harapan jutaan buruh Indonesia, atau sekadar respons politis dalam momentum tahunan. Masyarakat akan menagih komitmen ini dalam implementasi nyata di lapangan.