Jakarta – Dinamika internal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menjadi sorotan menyusul mencuatnya ketidakharmonisan antara Iwan Sukmawan dan Said Iqbal. Serangkaian peristiwa pada Januari 2026 menegaskan adanya jarak komunikasi dan perbedaan kepentingan yang berpotensi berdampak pada soliditas basis massa buruh.
Rakernas SPN dan Kekecewaan yang Terbuka
Ketegangan menguat saat Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang digelar pada 18–20 Januari 2026 di Hotel Balairung. Iwan Sukmawan menyatakan kekecewaannya setelah rencana kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada forum strategis tersebut batal. Kekecewaan itu kian bertambah ketika Said Iqbal tidak hadir secara fisik dan hanya mengikuti agenda melalui daring.
Bagi SPN, Rakernas merupakan forum konsolidasi penting yang membutuhkan kehadiran langsung figur sentral KSPI. Ketidakhadiran tersebut dinilai memperlemah pesan kebersamaan dan koordinasi lintas federasi.
Jadwal Tabrakan: Rakernas SPN vs Kongres Partai Buruh
Sumber internal menyebutkan, friksi juga dipicu oleh penjadwalan Rakernas SPN yang beririsan dengan Kongres ke-V Partai Buruh. Akibatnya, fokus dan mobilisasi massa KSPI terbelah pada dua agenda besar dalam waktu bersamaan. Kondisi ini menimbulkan persepsi adanya tarik-menarik kepentingan antara agenda organisasi serikat dan agenda politik elektoral.
Bara di Internal FSPMI
Di saat yang sama, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga menghadapi dinamika internal jelang Kongres Februari 2026 yang ditujukan untuk restrukturisasi kepemimpinan. Sabilar Rosyad mengonfirmasi rencana tersebut.
Namun, suhu politik internal meningkat akibat persaingan antara Suparno dengan basis massa sekitar 1.500 orang dan Abdul Bais, yang mengklaim dukungan hingga 13.000 anggota. Kepengurusan lama FSPMI disebut lebih condong mendorong Suparno sebagai Presiden/Ketua Umum, sementara Abdul Bais diarahkan ke posisi Sekretaris Jenderal. Skema ini memicu keberatan dari kubu Abdul Bais yang menilai legitimasi kepemimpinan semestinya sejalan dengan kekuatan riil basis massa.
Implikasi Strategis bagi KSPI
Akumulasi friksi di level elit mulai dari ketidakhadiran pimpinan, penjadwalan agenda yang saling bertabrakan, hingga kontestasi kepemimpinan federasi berpotensi menggerus kohesi KSPI. Jika tidak dikelola melalui mekanisme dialog dan konsolidasi yang rapi, perbedaan ini dapat menjalar ke akar rumput dan memengaruhi efektivitas mobilisasi buruh ke depan.
Kesimpulan:
Rangkaian peristiwa ini menandai fase krusial bagi KSPI. Transparansi komunikasi, penataan agenda bersama, dan penyelesaian konflik internal menjadi kunci untuk mencegah fragmentasi yang lebih dalam. Tanpa langkah korektif, retakan di tingkat elit berisiko memantul menjadi polarisasi di basis massa sebuah tantangan serius bagi gerakan buruh nasional.