Kabar Netizen Terkini – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan lahan menjadi faktor kunci percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh pada Minggu malam (7/12/2025), ia meminta agar kementerian dan pemerintah daerah mengatasi hambatan terkait ketersediaan lahan, bahkan bila harus mengambil langkah luar biasa.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa proses pembangunan huntara terkendala karena pemerintah daerah belum dapat menyediakan lahan yang diperlukan. “Pemerintah pusat siap membangun. Namun ketersediaan lahan dari daerah sering menjadi faktor yang memperlambat,” ujar Suharyanto.
Menanggapi hal itu, Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh terhambat dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Ia memerintahkan kementerian terkait—termasuk ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan—untuk segera menelusuri dan membuka akses lahan yang memungkinkan.
“Seharusnya lahan ada. Koordinasikan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Semua kementerian dan lembaga harus turun mengecek,” tegas Prabowo.
Ia juga menekankan bahwa kepentingan publik harus mengatasi segala bentuk kepemilikan atau penggunaan lahan. Karena itu, ia membuka opsi pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan. “Kalau memang mendesak, HGU bisa dikurangi atau dicabut sementara. Kepentingan rakyat jauh lebih utama,” ujarnya.
Suharyanto kemudian menjelaskan bahwa huntara akan dibuat jauh lebih layak dibandingkan tenda pengungsian. Setiap unit berbentuk rumah tipe 36 dengan ukuran 8×5 meter, lengkap dengan toilet dan kamar mandi. “Lebih manusiawi untuk ditempati keluarga daripada tenda,” jelasnya.
Prabowo juga meminta penjelasan mengenai biaya pembangunan. BNPB melaporkan bahwa satu unit huntara membutuhkan sekitar Rp30 juta.