Jakarta, 27 Agustus 2025
Jakarta – Selasa (26/8/2025) sore, sekelompok mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) menggelar konsolidasi di Taman Kampus UNAS, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Pertemuan yang dipimpin oleh Ababil Kurniawan (Ketua Komisariat Hukum UNAS) diikuti sekitar 16 mahasiswa dan menghasilkan rencana aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Rabu (27/8/2025).
Isi Konsolidasi
Dalam forum tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik soal pendidikan, kesejahteraan guru, dan ketimpangan ekonomi rakyat. Namun, pembahasan kemudian melebar dengan sentimen politik yang keras. Tuntutan yang diusung antara lain membubarkan DPR RI, mengadili Presiden Joko Widodo, serta memberi “rapor merah” kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran. Mereka juga merencanakan aksi dengan estimasi 100 peserta dari Aliansi Mahasiswa UNAS dan PMII UNAS.
Aksi Tidak Solutif
Meski kritik terhadap kondisi pendidikan dan ekonomi memang patut diperhatikan, tuntutan ekstrem seperti membubarkan DPR atau mengadili Presiden jelas tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Aksi semacam ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan justru merugikan masyarakat luas, termasuk mahasiswa sendiri.
Alih-alih memberikan solusi, seruan untuk mengguncang stabilitas negara berisiko memperburuk situasi politik dan ekonomi. Pemerintah saat ini tengah berupaya keras memperbaiki kualitas pendidikan, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta membuka lapangan kerja. Isu yang dibawa mahasiswa seharusnya bisa disampaikan melalui jalur dialog, riset akademik, atau forum kebijakan publik, bukan dengan tuntutan yang destruktif.
Ajakan untuk Tetap Kritis dan Rasional
Mahasiswa tentu memiliki peran penting sebagai pengontrol sosial. Namun, gerakan kritis harus disampaikan secara konstruktif dan realistis. Publik, khususnya generasi muda, diminta tidak ikut-ikutan dalam aksi yang lebih bernuansa provokatif ketimbang solutif.
Indonesia membutuhkan kritik yang cerdas, berbasis data, serta berorientasi pada masa depan bangsa – bukan terjebak pada retorika populis yang justru menghambat kinerja pemerintah dan melemahkan demokrasi itu sendiri.