Jakarta Selatan – Dinamika tuntutan reformasi institusi kepolisian kembali mengemuka. Pada Minggu malam, 22 Februari 2026, pukul 22.00 WIB hingga 01.30 WIB, sejumlah elemen yang disebut berafiliasi dengan jaringan anarko dan kelompok aksi jalanan menggelar konsolidasi tertutup di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di Warung Presiden (Wapres) itu dihadiri beberapa kelompok, antara lain Wizard 1213, Blackzona, Antifasis, Pelajar Bersatu, dan Boedot. Agenda utama diskusi mengerucut pada satu isu sentral: mendesak reformasi besar-besaran di tubuh Polri, termasuk tuntutan pencopotan Kapolri.
Reformasi Bukan Sekadar Wacana
Dalam forum tersebut, sejumlah pembicara menyampaikan kritik keras terhadap kondisi internal kepolisian. Mereka mempertanyakan efektivitas kepemimpinan, lemahnya pengawasan internal, hingga implementasi slogan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang dinilai belum sepenuhnya tercermin di lapangan.
Beberapa peserta menilai bahwa transparansi kerap muncul setelah tekanan publik atau viral di media sosial, bukan melalui mekanisme pengawasan internal yang sistematis. Kritik juga diarahkan pada budaya impunitas dan perlunya pembenahan menyeluruh, tidak hanya sebatas pergantian figur.
Sorotan terhadap aspek hak asasi manusia (HAM) turut mengemuka. Dalam diskusi, ditegaskan bahwa setiap pelanggaran bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut nyawa dan masa depan korban. Reformasi, menurut mereka, harus menempatkan perlindungan HAM sebagai prioritas utama.
Dari Diskusi Tertutup Menuju Mobilisasi Terbuka
Konsolidasi tersebut tidak berhenti pada wacana. Forum merumuskan rencana teknis lapangan (Teklap) pada 26 Februari 2026, disusul aksi unjuk rasa pada 27 Februari 2026. Lokasi aksi masih dalam tahap koordinasi.
Langkah ini menunjukkan adanya eskalasi dari diskusi internal menuju mobilisasi massa terbuka. Isu reformasi Polri diproyeksikan menjadi pintu masuk untuk menggalang simpati mahasiswa, pelajar, serta kelompok masyarakat sipil yang memiliki keprihatinan serupa.
Tuntutan: Reformasi Total dan Evaluasi Kepemimpinan
Dua tuntutan utama dirumuskan dalam pertemuan tersebut:
- Mendesak reformasi Polri segera dilaksanakan secara menyeluruh.
- Menuntut pencopotan Kapolri sebagai simbol perubahan kepemimpinan.
Narasi yang berkembang dalam konsolidasi berfokus pada delegitimasi kepemimpinan saat ini, dengan argumentasi bahwa evaluasi hingga pergantian pimpinan merupakan bagian sah dari mekanisme demokrasi.
Momentum Evaluasi Nasional
Desakan reformasi kepolisian sejatinya bukan isu baru. Namun, konsolidasi lintas kelompok ini memperlihatkan adanya upaya penguatan jaringan dan framing isu secara terstruktur.
Di sisi lain, situasi ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh lapisan—pemerintah, DPR, institusi Polri, akademisi, hingga masyarakat sipil—untuk mendorong reformasi yang lebih sistemik dan terukur. Reformasi tidak semata pada figur, melainkan pada sistem pengawasan internal, akuntabilitas publik, transparansi proses hukum, serta penguatan perlindungan HAM.
Kepercayaan publik merupakan fondasi penegakan hukum. Tanpa legitimasi sosial, efektivitas aparat penegak hukum akan terus dipertanyakan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembenahan struktural menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah polarisasi lebih jauh di ruang publik.
Dengan rencana aksi yang dijadwalkan dalam waktu dekat, aparat keamanan diharapkan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional. Sementara itu, pemerintah dan lembaga legislatif didorong menjalankan fungsi pengawasan secara nyata agar tuntutan reformasi tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang berkepanjangan.
Isu reformasi Polri kini memasuki babak baru—bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai tuntutan yang digaungkan lintas kelompok. Pertanyaannya, apakah momentum ini akan direspons dengan pembenahan substantif atau justru memperlebar jarak antara institusi dan publik?