Jakarta – Rapat Konsolidasi Nasional Darurat yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 22 Februari 2026 melalui Zoom Meeting menghasilkan seruan aksi serentak bertajuk “Reformasi Indonesia” pada 23–27 Februari 2026. Rapat tersebut merupakan respons atas isu “Polisi Pembunuh Rakyat” yang ramai menjadi sorotan publik dan media nasional.
Forum yang dipandu Koordinator Media BEM SI, Pasha, menegaskan bahwa konsolidasi kali ini difokuskan pada perumusan langkah konkret, bukan sekadar inventarisasi isu. Sejumlah perwakilan wilayah dan kampus menyampaikan pandangan, mulai dari usulan aksi massa langsung, penguatan kampanye digital, hingga mendorong penyampaian aspirasi secara resmi kepada Presiden dan pihak terkait.
Seruan Aksi dan Tagline Nasional
Setelah melalui pembahasan, forum menyepakati tagline “Reformasi Indonesia” sebagai payung gerakan. Tagline ini dipilih dari beberapa usulan yang muncul dalam rapat, dan dimaknai sebagai ajakan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat terhadap satu peristiwa.
Aksi direncanakan berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia pada 23–27 Februari 2026. Teknis pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing daerah dengan penyesuaian kondisi lokal, sementara poin tuntutan akan diumumkan lebih lanjut melalui kanal resmi BEM SI.
Momentum Evaluasi, Bukan Polarisasi
Pengamat menilai, dinamika yang berkembang harus dikelola secara bijak agar tidak memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Kritik dan kontrol sosial merupakan bagian dari demokrasi, namun tetap harus berada dalam koridor hukum dan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam konteks tersebut, isu yang berkembang semestinya menjadi momentum evaluasi dan pembenahan institusi, termasuk percepatan reformasi di tubuh Polri. Reformasi kelembagaan yang transparan, akuntabel, serta berada di bawah pengawasan yang kuat menjadi kunci untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik.
Reformasi Polri dalam Kerangka Negara Hukum
Dorongan terhadap reformasi Polri sejatinya sejalan dengan agenda besar pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, penegakan disiplin terhadap pelanggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan langkah strategis yang perlu terus dikawal bersama.
Di sisi lain, stabilitas nasional tetap menjadi prasyarat utama pembangunan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok, agar setiap dinamika sosial tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan masyarakat luas.
Mahasiswa dan Pemerintah: Mitra dalam Perbaikan
Sebagai elemen intelektual, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menyampaikan kritik berbasis data dan solusi. Gerakan yang terarah, argumentatif, dan konstruktif akan lebih efektif mendorong perubahan dibanding sekadar mobilisasi emosional.
Pemerintah pun diharapkan terus membuka ruang dialog dan transparansi dalam menangani isu-isu sensitif, termasuk dugaan pelanggaran oleh aparat. Sinergi antara masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemerintah menjadi fondasi penting untuk mempercepat reformasi institusional.
Pada akhirnya, semangat “Reformasi Indonesia” seharusnya dimaknai sebagai komitmen bersama untuk memperkuat demokrasi, memperbaiki institusi negara, dan menjaga keutuhan NKRI. Dengan pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang adil, serta dukungan terhadap kerja pemerintahan yang baik, Indonesia dapat melangkah maju menuju tata kelola yang lebih profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.