Jakarta – Konsolidasi Nasional yang digelar aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 22 Februari 2026 melalui Zoom Meeting menandai babak baru dinamika gerakan mahasiswa. Forum tersebut membahas agenda aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Indonesia” dengan isu utama yang mereka angkat, yakni kritik keras terhadap institusi kepolisian.
Konsolidasi daring itu dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai wilayah dan kampus, di antaranya Korwil Jatim, BSJB, Kalsel, serta perwakilan BEM dari sejumlah universitas seperti Unsri, UPNVY, Unpas, hingga Polteksos.
Aksi Serentak 23–27 Februari 2026
Forum memutuskan aksi unjuk rasa akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 23–27 Februari 2026, dengan tagline resmi gerakan: “Reformasi Indonesia.”
Teknis lapangan diserahkan kepada masing-masing wilayah. Beberapa daerah bahkan telah menetapkan timeline konsolidasi akbar dan pelaksanaan aksi massa lebih awal untuk memastikan isu tidak tenggelam.
Keputusan aksi serentak ini menunjukkan pola mobilisasi yang lebih terstruktur dibandingkan aksi sporadis sebelumnya. Mahasiswa tidak hanya mengangkat satu kasus, melainkan membingkainya sebagai persoalan sistemik yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Kritik Sistemik dan Perluasan Spektrum Isu
Dalam pembahasan internal, peserta forum menilai berbagai kasus kekerasan aparat bukan sekadar persoalan oknum, melainkan pola berulang yang dianggap mencerminkan kelemahan sistem pengawasan dan akuntabilitas.
Selain isu kekerasan aparat, diskusi juga menyentuh persoalan kebijakan publik yang lebih luas—mulai dari pendidikan, ketimpangan ekonomi, hingga program sosial pemerintah. Penetapan tagline “Reformasi Indonesia” dinilai membuka ruang ekspansi isu, dari reformasi kepolisian menuju kritik kebijakan nasional secara umum.
Langkah strategis yang diusulkan juga mencakup kolaborasi dengan influencer pro-rakyat, optimalisasi narasi digital, hingga penyampaian surat kepada Presiden dan lembaga internasional untuk membangun tekanan moral dan opini publik.
Potensi Dampak dan Eskalasi Digital
Pola konsolidasi ini memperlihatkan strategi dua jalur: mobilisasi massa di lapangan dan penetrasi isu di ruang digital. Penggunaan tagline tunggal serta pendekatan kolaboratif dengan figur publik berpotensi meningkatkan jangkauan narasi, termasuk menarik simpatisan di luar komunitas mahasiswa.
Model seperti ini pernah terlihat dalam dinamika gerakan sebelumnya, di mana satu isu pemantik berkembang menjadi konsolidasi lintas elemen—mahasiswa, aktivis, hingga komunitas sipil—yang terhubung melalui amplifikasi digital.
Momentum Evaluasi dan Reformasi Besar-Besaran
Secara substansi, tuntutan yang mengemuka mengarah pada percepatan agenda reformasi Polri yang dinilai belum sepenuhnya menjawab harapan publik terkait akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.
Konsolidasi nasional mahasiswa tersebut dapat dibaca sebagai tekanan kolektif untuk mendorong perubahan struktural dan kultural dalam tubuh kepolisian—mulai dari penguatan pengawasan internal, penegakan kode etik, hingga reformasi sistemik agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Di tengah meningkatnya dinamika sosial-politik, dorongan reformasi institusional bukan hanya menjadi wacana mahasiswa, melainkan tuntutan yang menggema di ruang publik. Pertanyaannya kini, apakah momentum ini akan direspons dengan langkah konkret pembenahan menyeluruh atau justru memicu eskalasi lanjutan di berbagai daerah?
Aksi serentak 23–27 Februari 2026 akan menjadi indikator awal: sejauh mana isu ini mampu membangun konsolidasi nasional dan mendorong reformasi besar-besaran yang substansial.