Jakarta – Dinamika internal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) belum sepenuhnya mereda pasca pelaksanaan Kongres VII yang digelar pada 8 – 10 Februari 2026 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Ketegangan antar elite buruh masih terasa, terutama menyusul penolakan hasil kongres oleh kubu H. Abdul Bais.
Dalam pertemuan lanjutan yang berlangsung pada 10 Februari 2026 di kawasan Cawang, Jakarta Selatan, Staf Khusus Said Iqbal, Djaeni, mengungkapkan bahwa kongres telah menetapkan Suparno sebagai Presiden FSPMI periode terbaru, sementara Sabilar Rosyad kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal.
Namun, pihak H. Abdul Bais yang menjadi rival dalam pemilihan Presiden FSPMI menilai pelaksanaan kongres cacat prosedural dan tidak sesuai dengan aturan organisasi yang telah disepakati sebelumnya. Ketidakpuasan tersebut memuncak ketika kubu H. Abdul Bais melakukan walk out dari sidang kongres pada 9 Februari 2026.
Munas Tandingan dan Boikot Pelantikan
Pasca walk out, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (PUK SPEE) di bawah kepemimpinan H. Abdul Bais langsung menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di lokasi yang sama. Usai kegiatan tersebut, mereka meninggalkan Hotel Mercure Ancol dan tidak menghadiri prosesi pelantikan Suparno dan Sabilar Rosyad.
Tidak adanya perwakilan kubu H. Abdul Bais dalam penutupan kongres mempertegas jarak politik di internal organisasi yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama dalam gerakan buruh nasional.
Strategi Menunggu Momentum
Menanggapi situasi tersebut, Djaeni menyampaikan bahwa Said Iqbal memilih tidak mengambil langkah konfrontatif dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi internal belum cukup kondusif untuk dilakukan dialog terbuka.
“Sementara ini situasi dibiarkan lebih tenang. Rencana komunikasi lanjutan akan dibangun setelah Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.
Momentum Idul Fitri dinilai sebagai waktu yang lebih tepat untuk membuka ruang rekonsiliasi dan mempererat kembali silaturahmi antar kubu. Langkah ini diharapkan dapat meredam potensi konflik berkepanjangan serta mencegah fragmentasi di tubuh FSPMI.
Ujian Soliditas Organisasi
Pengamat hubungan industrial menilai, dinamika yang terjadi bukan sekadar perebutan posisi kepemimpinan, melainkan refleksi dari ketegangan struktural antara kepemimpinan pusat dan sebagian basis federasi sektoral.
Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini berpotensi memengaruhi daya tawar FSPMI dalam agenda ketenagakerjaan nasional yang akan memasuki fase krusial pada 2026, termasuk pembahasan regulasi ketenagakerjaan dan isu perundingan kolektif di berbagai sektor industri.
Namun di sisi lain, mekanisme dialog pasca-Lebaran yang direncanakan membuka peluang rekonsiliasi. Keberhasilan langkah tersebut akan menentukan apakah FSPMI mampu kembali solid sebagai kekuatan buruh terbesar di sektor metal, atau justru menghadapi polarisasi yang lebih dalam di internal organisasinya.