Kasus Penyadapan Ilegal, Dua Jenderal Polri Dipecat dan Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan

Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dua perwira tinggi berpangkat jenderal yang terlibat dalam perkara penyadapan ilegal. Peristiwa hukum ini menarik perhatian publik luas setelah terungkapnya dugaan tindakan terlarang yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, proses penegakan hukum di internal kepolisian ini terus berjalan secara bertahap terhadap seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat kepolisian berkomitmen menuntaskan penanganan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan regulasi internal yang berlaku saat ini.

Dua jenderal polisi yang telah diputus bersalah dan dijatuhi sanksi pemecatan adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang kode etik pada pekan lalu dan langsung menyatakan sikap dengan mengajukan upaya banding. Sementara itu, putusan terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhkan dalam persidangan etik yang diselenggarakan pada hari Selasa kemarin. Keduanya merupakan bagian dari empat orang perwira tinggi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian.

Penyidik Bareskrim Polri menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam skandal dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan kepala negara. Selain Irjen Pol Ahrie dan Irjen Pol Eko, dua tersangka lain dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Kasus serius tersebut menjerat para tersangka dengan sangkaan pelanggaran pasal berlapis yang mencakup ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagian besar dari para tersangka tersebut kini telah mendekam di rumah tahanan Markas Komando Brimob Mabes Polri untuk menjalani proses hukum lanjutan.

Perkembangan terbaru penanganan perkara ini disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Irjen Johnny Eddizon Isir menerangkan bahwa agenda persidangan kode etik untuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo baru akan dilaksanakan pada pekan depan. Pihak institusi kepolisian memastikan bahwa jadwal resmi pelaksanaan sidang etik tersebut sudah dirumuskan untuk segera ditindaklanjuti. Meskipun demikian, keterangan rinci mengenai tanggal pasti penyelenggaraan sidang etik itu belum diumumkan kepada publik secara terbuka.

Menanggapi pertanyaan awak media terkait pelaksanaan sidang lanjutan tersebut, Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa kepastian hari dan waktu pelaksanaan akan segera diinformasikan menyusul. Ia menegaskan kepada para wartawan bahwa jadwal lengkap mengenai jalannya persidangan etik akan disampaikan pada pekan depan tanpa merinci tanggal pastinya. Kendati persiapan terus dimatangkan, susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri yang akan menyidangkan perkara tersebut juga belum dibeberkan secara mendetail. Seluruh rangkaian proses administratif dan persiapan teknis persidangan kini sedang dikoordinasikan oleh unsur pimpinan penegak hukum internal kepolisian.

Komposisi keanggotaan majelis yang mengadili perkara ini dipastikan berpedoman pada ketentuan normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan kepolisian. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mekanisme persidangan merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Penjelasan mengenai landasan hukum itu disampaikan oleh Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di hadapan para wartawan di Mabes Polri pada hari Selasa kemarin.

Penerapan aturan baru tersebut secara spesifik diatur di dalam Pasal 42 dari Peraturan Kepolisian yang telah disebutkan sebelumnya oleh pihak kepolisian. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menekankan bahwa pasal tersebut menjadi landasan hukum formal untuk menjalankan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan. Pasal 42 secara rinci menjabarkan struktur organisasi komisi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, serta anggota. Ketentuan pangkat bagi para anggota komisi juga diatur secara ketat agar sesuai dengan tingkat kepangkatan terduga pelanggar yang sedang diadili dalam persidangan.

Selain perkara etik penyadapan ilegal yang sedang berproses, jajaran kepolisian juga mulai mendalami aspek hukum lain dari peristiwa tersebut. Penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar telah resmi dimulai oleh aparat penegak hukum dan kini statusnya sudah meningkat ke tahap penyidikan. Berbagai langkah penegakan hukum ini menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa yang melibatkan para perwira tinggi tersebut. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan secara transparan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

#SidangEtikPolri #PenyadapanIlegal #KabarPolri